Banjarmasin, IDN Times - Ratusan rumah tidak layah huni (rutilahu) masih banyak ditemui di Banjarmasin Kalimantan Selatan (Kalsel). Lokasinya banyak tersebar di sejumlah kawasan kumuh di sejumlah lokasi di mana berada di Banjarmasin wilayah utara, selatan, dan barat.
Pihak Dinas Sosial Kota Banjarmasin yang mengalokasikan anggaran program renovasi dan bedah rumah milik masyarakat.
Kepala Dinsos Kota Banjarmasin Dolly Syahbana menargetkan pada tahun ini merenovasi sebanyak 46 unit rutilahu. Proses pengerjaan bedah rumah warga dijadwalkan mulai berjalan pada bulan Juli nanti.
Ia memperkirakan jumlah rutilahu akan terus bertambah di mana pengerjaannya disesuaikan dengan besaran APBD Perubahan yang dibahas pertengahan tahun nanti.
"Murni APBD tahun ini renovasi ada 38 unit, tapi bisa saja bertambah menunggu hasil rapat APBD perubahan nanti," ucapnya.
Pemkot Banjarmasin hati-hati dalam menjalankan program bedah rumah rutilahu ini. Terdapat sejumlah persyaratan yang harus terpenuhi agar pemerintah daerah tidak menyalahi ketentuan sudah digariskan.
Seperti salah satunya verifikasi ulang rumah warga, seperti soal kepemilikan, kemampuan pemilik, hingga status ahli waris. Dalam prosesnya, Pemkot Banjarmasin sudah membatalkan renovasi 8 rutilahu di masyarakat.
Pada tahun ini, Dollu menyebutkan sebanyak 225 usulan program renovasi rutilahu di Banjarmasin. Lokasinya berada di Banjarmasin bagian barat, utara, dan selatan yang mendominasi kawasan kemiskinan ekstrem Banjarmasin.
"Sekarang sudah masuk 225 usulan. Usulan ini akan ditentukan rapat perubahan APBD nanti," bebernya.
Kabid Dayasos Dinsos Kota Banjarmasin Amrullah menambahkan, anggaran renovasi rutilahu masing-masing rumah sebesar Rp25 juta. Meningkat dari tahun 2022 sudah ditetapkan sebesar Rp24 juta peruntukan 124 unit rutilahu Banjarmasin.
Amrullah mempersilakan masyarakat mengusulkan diri agar bisa masuk dalam program renovasi rumah ini. Persyaratannya adalah warga bersangkutan masuk data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS), status tanahnya milik sendiri, dan tidak berada di jalur hijau atau bantaran sungai.
"Bisa dimasukkan dari sekarang, melalui ke dinsos, kecamatan, atau kelurahan setempat. Agar bisa kami masukkan sebelum nantinya pembahasan APBD murni," katanya.