Samarinda, IDN Times - Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memperjuangkan tenaga honorer yang telah lama mengabdi agar dapat segera diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
“Kami memberikan prioritas pengangkatan kepada tenaga honorer yang memiliki masa pengabdian panjang, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota,” ujar Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud dilaporkan Antara usai memimpin apel Hari Korpri di Samarinda, Senin (1/12/2025).
Rudy menekankan bahwa mekanisme kelulusan seleksi tetap berada di bawah kewenangan Badan Kepegawaian Nasional (BKN). Meski begitu, pembayaran gaji PPPK nantinya tetap menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Ia memastikan kebijakan kepegawaian tetap aman, meski APBD 2026 dipastikan mengalami pemangkasan besar hingga Rp6,06 triliun.
“Soal insentif ASN, TPP seluruh PNS dan PPPK Provinsi Kaltim aman terkendali,” tegas Rudy.
Menurutnya, penyesuaian anggaran tahun ini menjadi tantangan berat karena pemerintah harus melakukan penyisiran menyeluruh pada seluruh pos belanja daerah. Penghematan dilakukan merata di seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) demi efisiensi.
Kendati terjadi pemangkasan anggaran, Pemprov Kaltim memastikan program prioritas tetap berjalan, termasuk pendidikan gratis atau Gratispol bagi mahasiswa.
“Program Gratispol insyaallah berjalan sesuai harapan karena ini bagian dari ikhtiar kita untuk Kaltim,” katanya.
Rudy meminta masyarakat memahami kondisi fiskal saat ini, sembari berharap pendapatan daerah kembali meningkat. Ia optimistis Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat digenjot untuk mengurangi tekanan anggaran.
“Seluruh kebijakan penghematan yang dilakukan saat ini diarahkan untuk menjaga stabilitas pembangunan daerah,” ujarnya.