Pemprov Kaltim Ultimatum Aplikator Online Hapus Tarif Promosi

Namun, Seno mengakui masih ada aplikator, terutama layanan roda dua, yang belum sepenuhnya menjalankan kebijakan tersebut. Kondisi ini dinilai merugikan para mitra pengemudi karena tarif promosi menekan pendapatan mereka.

Untuk itu, Pemprov Kaltim memberikan tenggat waktu 1 x 24 jam kepada seluruh aplikator agar menerapkan tarif sesuai ketentuan. Jika tidak, akan ada sanksi tegas, termasuk kemungkinan penutupan kantor operasional aplikator.

Seno meminta mulai Selasa (8/7/2025) siang, semua aplikator sudah menerapkan SK Gubernur. "Jika tidak, akan dikenakan sanksi. Ini demi keadilan bagi mitra,” tegas Seno.

Sanksi yang dimaksud Seno mengacu pada Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 118 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan ASK, yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk menindak pelanggaran oleh aplikator.

Dalam pertemuan tersebut, para mitra juga mengusulkan agar Pemprov Kaltim membentuk aplikator sendiri yang dikelola daerah. Usulan itu disambut positif oleh Wakil Gubernur.

"Insyaallah akan kita kaji lebih lanjut. Ini sangat memungkinkan dan bisa dikelola Perusda. Bahkan bisa meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD)," ujar Seno.

Ia juga meyakini Kaltim memiliki sumber daya manusia, khususnya tenaga IT lokal, yang mampu membangun sistem aplikator transportasi sendiri. "Saya yakin Kaltim bisa membuat aplikator sendiri," tambahnya.