Penajam Paser Utara Masih Nol Pasien PDP dan Positif Virus Corona

Arnold merincikan, jumlah ODP yang dinyatakan selesai pemantauan tersebut semua berasal dari Kecamatan Penajam dan kini di wilayah itu menjadi 21 kasus, setelah sebelumnya ada 17 kasus. Sedangkan untuk Kecamatan Waru tetap satu orang, Babulu juga tetap empat orang begitu pula dengan Kecamatan Sepaku masih sama dengan kemarin yakni dua orang.

"Pada kesempatan ini kami menyampaikan terima kasih atas kerjasama dan pengertian dari warga yang berstatus ODP tetapi bekerjasama dengan baik bersama dengan teman-teman tim surveilans Puskesmas di PPU, sehingga mereka kooperatif dapat mengikuti petunjuk yang diberikan serta melakukan isolasi mandiri sendiri di rumahnya," tuturnya.

Isolasi mandiri itu, lanjutnya, memudahkan tim surveilans Puskesmas melakukan pemeriksaan kesehatan para ODP tadi dan apabila ada gejala bisa langsung diobati. Sehingga tiap hari jumlah ODP lepas pemantauan itu terus bertambah.

"Kami berharap, mereka yang masuk dalam pemantauan selama 14 hari sehat kembali atau perbaikan, sehingga PPU terlepas dari virus COVID-19 ini," harap Arnold.   

Meskipun ODP yang telah lepas pemantauan tersebut mengalami penambahan, namun jumlah ODP baru terdapat penambahan lima orang. Sehingga total ODP corona di PPU mencapai 108 kasus dengan total kasus tertangani 136 orang terdiri dari ODP dan warga yang lepas ODP.

Dibeberkan Arnold, jumlah 108 ODP tersebut dari Kecamatan Penajam 48 orang atau berkurang dua orang, lalu Waru awalnya empat orang sekarang menjadi lima atau tambah satu orang, Kecamatan Babulu awalnya 40 kasus kini jadi 42 orang atau masuk dua ODP baru, sedangkan Kecamatan Sepaku tetap pada posisi 13 orang.

Terkait dengan rencana pengetatan mobilitas masyarakat, lanjutnya, maka orang yang keluar masuk PPU melalui jalur pelabuhan kelotok dan perahu cepat harus melalui mekanisme pemeriksaan yang diberlakukan oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 PPU.

"Nantinya disediakan semacam chamber atau bilik disinfektan pelabuhan kelotok dan speedboat, sehingga semua orang harus melalui bilik dan terkena semprot disinfektan tanpa terkecuali untuk mematikan virus," tegas Arnold.

Diakuinya, penarapan pengetatan mobilitas masyarakat tersebut baru bisa dilakukan setelah sarana dan fasilitas seperti bilik sterilisasi dan Alat Pelindung Diri (APD) tersedia. Di mana saat ini sedang dilakukan pemesanan oleh pihak pemerintah Kabupaten PPU. Mereka memesan 200 unit bilik disinfektan untuk dibagikan ke semua rumah ibadah dan sejumlah fasilitas umum dan sosial lainnya.

"Kami juga memesan thermoscan atau alat pemindai suhu tubuh manusia harapannya minggu-minggu ini sudah datang. Untuk APD terutama disiapkan untuk petugas kesehatan baik di rumah sakit maupun Puskesmas, sehingga apabila ada ODP dengan gejala bahkan sudah PDP harus menggunakan APD tersebut. Memang sudah ada bantuan APD dari provinsi namun jumlahnya masih terbatas," terangnya.

Arnold mengatakan, untuk pembelian bilik disinfektan, APD, thermoscan dan lain-lain guna mendukung penanganan COVID-19 di PPU, telah disiapkan anggaran oleh Pemkab PPU sebesar Rp5,9 miliar. Namun nilainya bisa saja bertambah tergantung dari kondisi ke depan.

Ia menegaskan, terkait dengan ODP yang diketahui masih berkeliaran di luar tidak melakukan isolasi diri, saat ini pihaknya sedang memikirkan bagi ODP yang bandel tersebut dan kemungkinan rumahnya akan ditempel stiker.

"Kami himbau agar ODP disiplin melaksanakan intruksi pemerintah untuk isolasi diri sendiri, karena dampak jika tidak isolasi dan sudah terlanjur positif sangat berpotensi menularkan virus corona kepada masyarakat lain dan tentu meresahkan masyarakat  lainnya," tandasnya.

Bahkan, kata Arnold, Polres PPU telah meminta agar Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 melaporkan ODP yang bandel tersebut agar langsung diberi tindakan tegas sesuai aturan yang berlaku dan tentunya dilakukan secara terpadu dengan aparat pemerintah lainnya.