Pendapatan Hotel Anjlok, PHRI Balikpapan Tagih Realisasi Rapat Pemerintah

Dijelaskan Sugianto, beberapa kegiatan Pemerintah Kota Balikpapan memang sudah mulai berjalan meski masih dalam skala kecil. Namun kegiatan dari instansi di tingkat provinsi dan kementerian pusat dinilai memiliki kontribusi lebih besar terhadap pendapatan hotel.

“Kalau Pemkot Balikpapan sudah mulai pelan-pelan mengadakan acara. Tapi skalanya belum besar. Yang paling terasa dampaknya itu justru dari kementerian pusat, karena porsinya paling besar dalam penggunaan hotel untuk kegiatan,” jelasnya.

Sugianto menyebut, selama ini sekitar 40 persen pendapatan hotel di Balikpapan berasal dari kegiatan pemerintah. Sisanya dari perusahaan, organisasi, dan acara-acara lainnya. Karena itu, ketika kegiatan pemerintah menurun drastis, dampaknya langsung terasa pada operasional hotel.

“Bisa dibilang kondisi kami benar-benar ‘berdarah-darah’. Beberapa hotel bahkan terpaksa melakukan pemangkasan gaji, bahkan ada yang menerapkan sistem kerja 15 hari kerja dan 15 hari libur bagi karyawan,” ujarnya.

Ia membandingkan situasi saat ini dengan masa pandemik COVID-19. Bedanya, saat pandemik masyarakat enggan ke luar rumah karena takut tertular, sementara sekarang, hotel tidak banyak menerima tamu karena minimnya kegiatan.

“Situasinya mirip COVID. Bedanya, sekarang bukan karena orang takut datang, tapi karena tidak ada kegiatan yang diselenggarakan,” ucapnya.

Sugianto berharap, sisa tahun ini bisa memberi harapan baru bagi industri perhotelan. Ia menargetkan mulai pertengahan hingga akhir tahun, ada lebih banyak event atau kegiatan yang dapat membantu mendongkrak kembali pendapatan sektor hotel.

“Kami sangat berharap mulai pertengahan tahun ini, kegiatan kementerian pusat juga bisa dimulai kembali. Karena selama ini, kementerian pusat adalah penyumbang kegiatan terbesar bagi hotel-hotel di Balikpapan,” pungkasnya.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memberikan sinyal kuat kepada seluruh pemerintah daerah untuk kembali menyelenggarakan berbagai kegiatan, termasuk rapat, di hotel dan restoran. Hal ini disampaikannya saat menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat di Mataram, Sabtu (7/6/2025) kemarin.

"Daerah boleh melaksanakan kegiatan di hotel dan restoran. Saya jamin karena saya sudah bicara langsung (dengan Presiden Prabowo)," tegas Tito.

Ia menekankan pentingnya mendukung sektor hotel dan restoran yang selama ini menggantungkan pemasukan dari kegiatan meeting, incentive, convention, dan exhibition (MICE). Menurutnya, industri ini melibatkan banyak tenaga kerja serta bergantung pada rantai pasok makanan dan minuman.

"Kurangi boleh, tetapi jangan sama sekali tidak ada, tetap laksanakan kegiatan di hotel dan restoran. Target betul hotel dan restoran yang kira-kira agak kolaps, buatlah kegiatan di sana supaya mereka bisa hidup," imbuhnya.

Tito juga menjelaskan bahwa peluang terbesar untuk menggelar kegiatan MICE justru berada di daerah, mengingat pemerintah pusat hanya memangkas anggaran sebesar Rp50 triliun untuk 552 daerah di seluruh Indonesia. Ia menyebut jumlah tersebut masih relatif kecil dan tidak terlalu memengaruhi alokasi anggaran lainnya.