Samarinda, IDN Times-Dinamika politik di Kota Tepian perlahan-lahan mulai mengerucut menjelang akhir tahun. Sejumlah partai pun mengatur skema komunikasi menjelang Pilwali Samarinda 2020.
Lazimnya, dalam aturan pemilihan kepala daerah, partai yang tak sampai 9 kursi di parlemen harus melakukan koalisi. Jika syarat terpenuhi barulah boleh mengusung tanpa harus bergabung dengan partai lain, sayangnya di DPRD Samarinda, tak ada partai yang mendapat 9 kursi.
Dari 45 kursi, hanya PDIP dan Gerindra yang berhasil mengamankan 8 kursi, sementara Golkar, PKS dan Demokrat harus puas dengan 5 kursi. Nasdem dan PAN mengamankan 4 kursi. Sementara PPP dengan 2 kursi dan Hanura hanya bisa meraih 1 kursi. Idealnya, dari jumlah perolehan kursi itu masing-masing partai berkoalisi bisa mengusung 4 pasangan calon.
"Tapi, dinamika politik saat ini belum ada partai yang terbuka atau deklarasi untuk berkoalisi," ujar Budiman, pengamat politik dari Universitas Mulawarman (Unmul).
Kalaupun ada, boleh dipastikan sekadar komunikasi atau penjajakan jelang pesta demokrasi. Rabu pekan lalu (4/9) DPD Partai Golkar Samarinda dan DPW PDIP Kaltim bertemu di Hotel Bumi Senyiur.
Adapun yang menjadi topik perbincangan ialah seputar Samarinda dan figur yang bisa didorong bersama. Sayang hingga akhir pertemuan belum disepakati kedua partai ini akan menjalin koalisi atau tidak. Karena masing-masing partai masih melakukan penjaringan calon wali kota.
Enggan ketinggalan kereta, PKS Samarinda berkunjung ke kantor Golkar Samarinda belum lama ini. Arah komunikasi tentu tak jauh dari Pilwali Samarinda. Senada dengan sebelumnya, baik PKS dan Golkar belum dapatkan chemistry.
Selain dengan Golkar. PKS juga dikabarkan telah menjalin komunikasi dengan Gerindra. Tapi sama halnya dengan Golkar. Keduanya masih dalam taraf komunikasi.
Kabar lain datang dari Demokrat yang disebut menjalin komunikasi dengan partai politik. Yang pertama ialah Nasdem lalu PKS yang merupakan kawan koalisi pada 2015 lalu. Tak cuma itu, PDI Perjuangan, Golkar, PKB, Gerindra, Hanura juga telah bertukar visi.
"Saya melihat Pilwali Samarinda ini akan mirip dengan Pilgub Kaltim," kata Budiman.
Ketika itu ada empat calon, Partai Golkar berkoalisi Nasdem, sementara Partai Demokrat dan PPP, kemudian Partai Gerindra, PKS dan PAN selanjutnya yang terakhir PDIP dan Partai Hanura.
Boleh jadi, kata Budiman, terbentuk koalisi demikian atau bisa juga pengaruh koalisi nasional membentuk daerah, sehingga terbentuklah PDIP, Golkar, PPP, Hanura dan Nasdem ditambah dukungan partai non-kursi di DPRD Samarinda seperti PKPK, PSI dan PKB. Lalu rivalnya juga membentuk Gerindra, Demokrat, PKS dan PAN.
"Saya rasa bisa jadi dua poros, mengingat saat ini Samarinda sedang minim figur," terangnya.
Ketua Program Studi Pemerintahan Integratif (PIN) Unmul ini menyebut, jika dua poros terbentuk maka Andi Harun dari Gerindra bisa bertemu Siswadi dari PDIP. Keduanya merupakan politisi senior Kota Tepian, tapi yang jadi soal, apakah Siswadi mau melepas posisinya sebagai ketua DPRD Samarinda?
"Jika rela, Pilkada Samarinda pasti ramai," tegasnya.
Lalu bagaimana dengan kandidat perseorangan?
"Saya rasa berat, karena mereka harus mengumpulkan dukungan dalam bentuk kartu identitas, jika tak ingin dikhianati ada baiknya bikin hitam atas putih terkait dukungan tersebut," pungkasnya.