Samarinda, IDN Times-Penertiban pedagang kaki lima (PKL) dan parkir liar di Samarinda adalah hal wajar. Jika itu mengganggu maka penataan menjadi pilihan terbaik. Demikian dikatakan Farid Nurrahman, pengamat tata kota dari Ikatan Ahli Perencanaan (IAP) Kaltim.
“Tapi perlu diingat PKL dan parkir liar ini tak hanya ada di badan jalan dekat pasar saja. Di lokasi lain di Samarinda juga ada,” sebutnya saat dikonfirmasi IDN Times pada Rabu (17/3/2021).
Lebih lanjut dia menerangkan, penataan kota di Samarinda itu harus menyeluruh. Tak bisa hanya satu bagian yang menerima pembenahan. Dengan begitu visi kota bisa diraih. Urusan PKL dan parkir liar memang bukan hal baru. Ini masalah klasik. Setiap kota di Indonesia juga menghadapi persoalan senada.
Jadi tak perlu heran. Keduanya selalu hadir seiring perkembangan kota. Karena itu penyelesaiannya juga harus sesuai aturan. Pasalnya, PKL dan parkir liar ini punya penyelesaikan konflik sosial yang berbeda-beda.
“Regulasinya harus jelas. Sama halnya dengan cetak birunya. Menertibkan boleh tapi harus ada solusi juga,” sebutnya.
Dia menerangkan, saat pemerintah lewat Satpol PP menata kota maka cetak biru ke depan harus sudah tersedia. Paling nyata soal urusan legal dan ilegal. Harus ada batasan jelas. Pun demikian dengan retribusi. Sehingga pemerintah tak dicap asal tertibkan tanpa memberikan jawaban dari persoalan yang dihadapi PKL atau para juru parkir.
“Paling umum itu dikasih tempat. Tapi setelah ditertibkan masih melanggar, boleh dong ditindak tegas,” sebutnya.
Alumnus University of Greenwich, London, Inggris ini sepakat dengan metode reward and punishment alias apresiasi dan sanksi. Jadi PKL tak hanya ditertibkan saja, ada juga solusi. Karenanya, aturan main harus jelas. Kalau regulasi abu-abu pasti akan menimbulkan kontroversi.
“Sudut pandang dari pengguna jalan dan pedagang itu berbeda. Keduanya sama-sama butuh,” pungkasnya.