Pengembangan Pertanian untuk Penuhi Kebutuhan Warga di IKN

25 Nov 2021, 14:30 WIB

Lokasi kegiatan kunjungan Jokowi ke titik nol rencana pembangunan IKN (IDN Times/ Istimewa)

Samarinda, IDN Times - Hasil kajian Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menunjukkan bahwa pemindahan ibu kota negara (IKN) akan meningkatkan investasi riil di Kalimantan Timur (Kaltim) sebesar 47,7 persen dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 7,3 persen.

Sementara sektor kemiskinan sudah berada di bawah rata-rata nasional pada tahun 2020 sebesar 6,64 persen, sedangkan rata-rata nasional sebesar 10,19 persen.

Selain itu, ketersediaan lapangan kerja akan semakin meningkat, bukan hanya di Kaltim, namun juga regional Kalimantan bahkan nasional.

"Dalam hal ini peluang terbesar adalah penyediaan pangan dan energi hijau berbasiskan kelapa sawit," ungkap Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kaltim Profesor HM Aswin dalam akun Instagram Pemprov Kaltim, Selasa (23/11/2021).

1. Rapat dengar pendapat dengan DPD RI

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo memanen buah kakao di Desa Puudambu, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sabtu (2/11/2019). (ANTARA FOTO/Jojon)

Mewakili Gubernur Kaltim dalam Rapat Dengar Pendapat Komite 1 DPD-RI tentang Rancangan Undang-Undang IKN di Ruang Rapat Sriwijaya Gedung B DPD RI, Jalan Gatot Subroto Senayan Jakarta Pusat.

Upaya dan kebijakan pembangunan ekonomi hijau oleh Pemerintah Provinsi Kaltim menurut Aswin, seperti yang tertuang dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) dan rencana kerja pemerintah (RKP) tahun 2022.

Kaltim memiliki keunggulan komparatif dari produksi crude palm oil (CPO) atau minyak mentah kelapa sawit sampai tahun 2020 sebanyak 3,89 juta ton.

Namun, masih ditemui kendala dalam mengoptimalkan pengolahan menjadi produk olahan pangan dan energi terbarukan green fuel berbasiskan kelapa sawit.

2. Pengembangan aspek perkebunan

Ilustrasi Lahan milik warga sekitar IKN Nusantara (IDN Times/Ervan)

Sementara itu, komoditas lainnya seperti kakao, aren, lada, dan kelapa belum mencukupi aspek produksi. Produksinya belum mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat berdomisili di ibu kota negara.

"Integrasi komoditas tanaman pertanian, termasuk subsektor peternakan, kehutanan dan tanaman pangan kami lakukan, terutama di tujuh kabupaten," papar Aswin.

Pemprov Kaltim melakukan adaptasi perencanaan sehingga perencanaan ibu kota negara di Kaltim bisa dicapai.

"Sehingga hambatan dapat segera diantisipasi," ujarnya.

3. Kebijakan pemindahan IKN

Kawasan IKN di wilayah Sepaku. (IDN Times/Google Map)

Oleh karena itu, Kajian Lingkungan Hidup Strategis disusun Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk memastikan isu strategis terkait sosial, ekonomi, dan lingkungan hidup.

"Pemprov Kaltim RPJMD 2019-2023 menetapkan kebijakan sesuai kebijakan pemindahan IKN," ujar Aswin.