Penghujung Tahun, Penyerapan Anggaran Kota Banjarmasin Masih 68 Persen

07 Des 2022, 09:49 WIB

Ilustrasi anggaran (ladypinem.com)

Banjarmasin, IDN Times - Pemerintah Kota Banjarmasin Kalimantan Selatan (Kalsel) menyatakan serapan anggaran daerah di tempatnya relatif rendah. Memasuki penghujung 2022, penyerapan anggaran daerah baru tercapai 68 persen dengan nilai total APBD Banjarmasin sebesar Rp2,1 triliun.

Kepala Badan Administrasi Pembangunan Kota Banjarmasin Diyannor secara khusus menyoroti persoalan serapan anggaran daerah tersebut. Terutama pada masing-masing satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Kota Banjarmasin.

"Sudah terserap sekitar Rp1,3 triliun. Masih ada sekitar Rp800 miliar yang harus dikejar hingga akhir tahun. Kalau tahun sebelumnya, dari APBD Rp1,9 triliun terserap Rp1,6 triliun. Terjadi Silpa sekitar Rp300 miliar," katanya, Selasa (6/12/2022).

1. Penyerapan SKPD di Banjarmasin yang rendah

Balai Kota Banjarmasin Kalimantan Selatan. (IDN Times/Hamdani)

Diyannor menyebutkan penyerapan anggaran sejumlah SKPD di Banjarmasin yang masih rendah. Ia pun mencontohkan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan (DKP3) Banjarmasin yang penyerapan anggarannya di bawah 50 persen pada akhir Oktober.

"Hingga Oktober lalu masih di bawah 50 persen. Hal ini berkaitan dengan pengadaan lahan pertanian berkelanjutan. Tapi mereka masih optimis akhir tahun bisa maksimal," ucapnya.

Selain itu, penyerapan anggaran Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin masih berkisar 60 persen, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di mana masing-masing 60 persen dan 75 persen.

2. Silpa Banjarmasin diproyeksikan masih tinggi

Ilustrasi pekerjaan proyek.(ANTARA FOTO/Syifa Yulinnas)

Karenanya, Diyannor memproyeksikan Kota Banjarmasin terancam terjadi sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) seperti tahun lalu. Di mana saat itu Silpa Kota Banjarmasin mencapai ratusan miliar rupiah.

Ia menyebutkan penyerapan hingga awal Desember ini berkisar Rp1,3 triliun. Artinya masih ada anggaran sebesar Rp800 miliar di Banjarmasin yang harus direalisasikan.

Bila tidak berhasil, kondisinya hampir sama seperti 2021 di mana terjadi Silpa Rp300 miliar dari total anggaran Rp1,9 triliun.

"Kalau berkaca dengan 2021, paling tidak realisasi keuangan di posisi 83 persen dan realisasi fisik 85 persen. Kita berharap mendekati itu setiap SKPD," harapnya lagi.

Sehubungan itu, Pemkot Banjarmasin meminta SKPD memaksimalkan realisasi program anggaran belanja 2022. Para pejabatnya dilarang untuk melakukan perjalanan dinas.

"Apabila serapan belanjanya masih di bawah 60 persen maka tidak bisa melakukan perjalanan dinas," tuntasnya.

3. SKPD Banjarmasin diminta menuntaskan progam anggaran 2022

Wali Kota Banjarmasin, Ibnu Sina. IDN Times/Andri NH

Sementara itu, Sekretaris Daerah Banjarmasin Ikhsan Budiman meminta perencanaan program anggaran belanja daerah sudah dilakukan pada pertengahan Bulan Desember ini. Tujuannya agar program daerah sudah bisa dijalankan pada awal Tahun 2023.

Kebiasaan SKPD di Banjarmasin melaksanakan pembahasan program anggaran di awal tahun.

"Selama ini perencanaan dan lelang baru dilakukan di awal tahun. Akhirnya pengerjaannya baru dilaksanakan sudah pertengahan tahun. Kebiasaan itu harus dirubah," tandasnya.

Para SKPD terus didorong agar penyerapan anggaran segera tercapai. Mereka akan diminta menyampaikan laporan progres pengerjaan proyek per hari.

"Misalnya DKP3 dan Dinas Pendidikan yang jadi atensi khusus. Ke depan juga jadi bahan pertimbangan untuk menambah anggaran," tambahnya lagi.

Di sisi lain, Pemkot Banjarmasin mengapresiasi SKPD yang mampu maksimal dalam merealisasikan penyerapan anggaran, contohnya Dinas Lingkungan Hidup (DLH) hingga 80 persen.