Balikpapan, IDN Times - Pemerintah Kota Balikpapan berencana memberikan keringanan kepada pengusaha hotel dan hiburan yang ada di Kota Balikpapan untuk melunasi tunggak pajak daerah.
“Kami menerima banyak keluhan dari pengusaha hotel, kalau tarif yang dikenakan terlalu tinggi, sehingga kami berencana akan memberikan keringanan dengan cara mencicil,” kata Wali Kota Balikpapan Rizal Effendi di Kantor DPRD Kota Balikpapan, Senin (05/08).
Penerapan pajak hiburan yang diterapkan di Kota Balikpapan disebutkan paling tinggi dibandingkan beberapa daerah di Indonesia. Kota Balikpapan mengenakan tarif sebesar 60 persen dari sektor hiburan. Besaran pajak tersebut diatur dalam Peraturan Daerah Kota Balikpapan tentang pajak dan retribusi daerah.
Kota Balikpapan merupakan kota jasa, pendapatan dari sektor hiburan masih menjadi salah satu andalan untuk menaikan target pendapatan asli daerah (PAD).
“Para pengusaha banyak mengeluh kepada saya, tarif yang dikenakan terlalu tinggi. Mereka (pengusaha) minta agar tarif yang diberlakukan diturunkan menjadi 30 persen,” kata Rizal.
Menurut Rizal, untuk merubah tarif yang sudah diberlakukan harus melalui mekanisme yang melibatkan DPRD Kota Balikpapan, karena tarif yang diberlakukan dilaksanakan berdasarkan peraturan daerah.
Kondisi ekonomi yang melambat dalam beberapa tahun ini, menyebabkan omzet sejumlah pengusaha hiburan yang ada di Kota Balikpapan menurun. Bahkan ada beberapa hotel yang sudah tutup akibat tidak mencapai target pendapatan.
Kondisi ini menjadi latar belakang sejumlah pengusaha perhotelan di Kota Balikpapan untuk meminta keringanan dalam penerapan pajak hiburan yang dinilai terlalu tinggi, sehingga memberatkan para pengusaha dalam menjalankan bisnisnya.
Rizal menjelaskan untuk menindaklanjuti keluhan dari sejumlah pengusaha hiburan, pihaknya telah meminta agar para pengusaha tetap membayar tagihan pajak yang dikenakan dengan cara mencicil selama satu tahun.
“Karena ini perda tidak bisa diubah, mereka harus tetap banyak dengan cara mencicil. Kondisi ini sudah kami sampaikan ke DPRD Kota Balikpapan,” ungkap Rizal.
Di tahun 2019, Pemerintah Kota Balikpapan kembali menaikan target pendapatan dari pajak hiburan sebesar Rp24 miliar. Target tersebut naik dibandingkan tahun 2018, yang hanya ditargetkan Rp20 miliar.
Realisasinya hingga semester pertama tahun 2019, pendapatan dari pajak hiburan masih mencapai Rp5 miliar di bawah target yang diharapkan. Kondisi ini dipengaruhi oleh penurunan tingkat kunjungan ke tempat hiburan akibat kondisi pertumbuhan ekonomi yang melambat.
Rizal menambahkan akan menyampaikan kondisi ini ke DPRD Kota Balikpapan untuk dikaji, termasuk dalam penentuan tarif hiburan yang akan diberlakukan.