Peringati HUT PAUD, Ratusan Guru Mendatangi DPRD PPU

Nur Mala mengatakan, Menteri Pendidikan, Kebudayaan dan Riset Teknologi menyusun draf revisi Undang-Undang tentang tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas). Di mana dalam revisi tersebut, memberikan pengakuan profesi guru kepada guru PAUD non formal.

Oleh karena itu, Nur Mala pun meminta DPRD dan Pemkab PPU memperhatikan kesejahteraan para guru. Khususnya guru jenjang PAUD, yakni taman kanak-kanan, kelompok bermain, satuan PAUD sejenis (SPS), dan taman penitipan anak (TPA) setempat. 

Pemkab PPU lebih memperhatikan kesejahteraan guru PAUD agar profesional. 

“Perhatian itu bagi yang memenuhi syarat dan ketentuan berlaku dinyatakan sebagai guru dan berhak mendapatkan tunjangan profesi dan pembinaan berkelanjutan profesionalismenya,” pintanya. 

Selain itu, ia juga meminta, agar pemerintah dan DPRD PPU dapat membuatkan peraturan daerah (Perda) yang mengatur insentif bagi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan anak usia dini di sekolah swasta.

“Hal ini agar menjadi kewajiban daerah, jadi honor bagi guru PAUD bukan lagi melalui dana hibah dimana hukumnya sunah bisa ada bisa juga tiada ada,” harapnya.

Menanggapi hal itu, Ketua DPRD PPU Syahruddin M Noor mengaku siap mengakomodasi aspirasi para gurus PAUD. Tetapi tentunya harus memiliki dasar hukum kuat, seperti dalam perumusan perda tentang kesejahteraan para guru PAUD. 

Apalagi jika kelak ada perintah dalam UU tentang Sisdiknas daerah sebagai dasar pembuatan perda. Sebenarnya leading sector ada di Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) sebagai instansi teknis dalam pembuatan kajian akademis. 

“DPRD hanya finalisasi raperda menjadi perda saja. Sedangkan jika membuat perda inisiasi tidak bisa kami lakukan,  karena sudah ada UU yang mengaturnya, berbeda jika di luar UU masih dapat dilakukan,” jelasnya.

Wakil Ketua DPRD PPU Abdul Rauf menambahkan, legislatif berkomitmen dalam memperhatikan kesejahteraan para guru PAUD di PPU. Bahkan dalam memperjuangkan upah bagi guru tahun lalu pihaknya juga sudah berupaya agar upah itu diberikan kepada yang berhak.

Ia pun menyarankan para guru merekomendasikan kepada DPRD PPU tentang daerah lain yang sudah membuat perda dalam memberikan kesejahteraan pada guru PAUD. Hingga DPRD PPU juga bisa menjadikannya sebagai rujukan dalam perumusan aturan serupa.

“Kami siap mewujudkannya jika ada rujukannya, namun jangan kami membuat prolognya. Silakan sampaikan ke kami perda daerah mana yang sudah ada. Kami juga menilai PAUD  swasta atau negeri itu sama saja semua perlu mendapatkan perhatian,” pungkasnya.

Peserta aksi selanjutnya meneruskan aksi menuju Kantor Pemkab PPU guna menyampaikan aspirasi serupa. Tuntutan mereka ditemui langsung Plt Bupati PPU Hamdam beserta jajaran.