Pertamina Bilang Aman tapi Mesin Tetap Mogok, DPRD Kaltim Bingung

07 Apr 2025, 13:10 WIB

Ketua Komisi II DPRD Kaltim, Sabaruddin Panrecalle, mempertanyakan klaim Pertamina soal kualitas BBM yang mereka jual. (IDN Times/Erik Alfian)

Samarinda, IDN Times – DPRD Kalimantan Timur menyuarakan kekecewaannya terhadap langkah Pertamina yang dinilai belum memuaskan dalam merespons keluhan masyarakat soal kualitas BBM.

Meski Pertamina berkali-kali menegaskan bahwa produk seperti Pertalite, Pertamax, hingga Pertamax Turbo telah sesuai standar Kementerian ESDM, keresahan warga di berbagai wilayah Kaltim belum juga mereda. Sejumlah kendaraan yang mengisi BBM di SPBU justru mengalami gangguan, mulai dari mesin tersendat hingga mati total.

1. Ketua Komisi II ragukan klaim Pertamina

Sidak BBM yang dilakukan oleh kepolisian beberapa waktu lalu. (Dok. Polres Bontang)

Ketua Komisi II DPRD Kaltim, Sabaruddin Panrecalle, menyebut hasil pemeriksaan BBM yang dilakukan sejauh ini masih belum meyakinkan. Ia menilai, temuan di lapangan tidak sejalan dengan pernyataan resmi yang menyebutkan tidak ada masalah pada BBM yang dijual.

“Saya katakan hasilnya masih prematur karena faktanya masih banyak kendaraan masyarakat yang bermasalah setelah mengisi BBM,” tegas dia di Samarinda.

Meski begitu, Sabaruddin menegaskan bahwa pihaknya tidak ingin buru-buru menyalahkan siapa pun. Prinsip praduga tak bersalah tetap dijunjung dalam menelaah persoalan ini.

2. Buka peluang kompetitor swasta

Ilustrasi SPBU Shell. (Dok. Istimewa)

Sebelumnya Pertamina bersama pihak kepolisian telah menyampaikan bahwa tidak ditemukan indikasi BBM oplosan berdasarkan sampel dari sejumlah SPBU. Namun, realitas di lapangan menunjukkan sebaliknya, dengan masih adanya kendaraan yang terdampak.

Untuk menyikapi persoalan ini secara komprehensif, DPRD Kaltim berencana memanggil semua pihak terkait. Termasuk membuka peluang bagi masuknya kompetitor baru di sektor penyedia BBM, sebagai langkah mendorong persaingan sehat dan peningkatan kualitas pelayanan.

“Kalau ada kompetitor, tentu kualitas yang akan diutamakan. Kasihan masyarakat, kalau kejadian seperti ini terus berulang dan tidak ada pilihan lain selain Pertamina,” tambah politisi dari Partai Gerindra tersebut.

3. Agendakan RDP dengan Pertamina

Petugas SPBU Pertamina di Ambon melakukan pengisian BBM (dok. Pertamina)

Sementara itu, anggota Komisi II lainnya, Muhammad Husni Fahruddin, atau yang akrab disapa Ayub, menyampaikan bahwa pihaknya tengah mempersiapkan agenda Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Pertamina, yang dijadwalkan berlangsung pada Rabu, 9 April 2025.

“RDP ini untuk merespons isu BBM oplosan yang sedang marak. Kita perlu tahu akar masalahnya agar tidak terus merugikan masyarakat,” kata Ayub.

Ia menekankan pentingnya investigasi mendalam untuk mengetahui di mana letak kesalahannya. Apalagi, keresahan yang muncul bukan hanya dirasakan segelintir orang, melainkan oleh sebagian besar masyarakat.

“Kami ingin duduk bersama, mencari solusi. Harus ada kejelasan, karena kalau dibiarkan, ini bisa menjadi krisis kepercayaan terhadap Pertamina. Kita juga rencanakan inspeksi mendadak untuk membuktikan kondisi sebenarnya,” tutupnya.

4. Ramai-ramai klaim BBM Pertamina sesuai standar

Gubernu Kaltim, Rudy Masud, tak ketinggalan melakukan sidak sejumlah SPBU di Samarina. Hasilnya, kualitas BBM dinyatakan sesuai standar. (Dok. Pemprov Kaltim)

Sejak akhir Maret 2025 kemarin, masyarakat Kaltim dibuat gusar dengan kualitas BBM Pertamina. Bagaimana tidak, banyak kendaraan milik warga, baik roda dua maupun roda empat yang mogok setelah melakukan pengisian BBM di SPBU.

Meski banyak masyarakat yang menjadi korban, Pertamina mengklaim kualitas BBM yang dipasarkan sudah sesuai standar. Bahkan, sidak melibatkan kepolisian dan Gubernur Kaltim dilakukan untuk meyakinkan masyarakat.