Pertamina Didesak Terapkan Fuel Card untuk Kendalikan BBM Subsidi PPU

18 Agu 2022, 11:00 WIB

Ilustrasi penyelundupan BBM bersubsidi. (Dok. pertamina)

Penajam, IDN Times - Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) Kalimantan Timur (Kaltim) meminta Pertamina segera menerapkan fuel card di masing-masing stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) setempat.

Fuel card dipergunakan untuk pengendalian penyaluran BBM subsidi di masyarakat.

Pelaksana tugas (Plt) Bupati PPU Hamdam menegaskan permintaan tersebut terkait saat ada aksi demo kelangkaan BBM subsidi jenis solar pada Selasa 16 Agustus 2022 lalu.

"Untuk penyaluran BBM bersubsidi khususnya jenis solar tepat sasaran kepada masyarakat di Kabupaten PPU, kami meminta Pertamina harus segera menerapkan fuel card," ujar Hamdam.

1. Hingga saat ini belum ada kejelasan fuel card

Ilustrasi petugas menunjukkan penggunaan fuel card di SPBU Kebun Sayur, Balikpapan Barat. (IDN Times/ Istimewa)

Hamdam mengaku sudah sebulan lalu bertemu dengan Pertamina membahas soal penggunaan card fuel ini. Meskipun hingga saat ini belum jelas kapan proses penerbitannya.

“Makanya mahasiswa jadi marah sehingga seolah-olah pemerintah daerah tidak peduli," sebutnya.

Menurut Hamdam, Pemkab PPU sangat peduli dalam mengupayakan penyediaan BBM bagi masyarakat.

“Kami jelas mendukung upaya Pertamina bekerja sama pemerintah PPU dan Bank Rakyat Indonesia (BRI) untuk menerbitkan kartu kendali pembelian BBM subsidi di PPU ini," tuturnya.

2. Jawab kelangkaan BBM subsidi dan antrean pembelian solar di PPU

Jalannya rapat membahas BBM subsidi jenis solar di PPU (IDN Times/Ervan)

Pemanfaatan fuel card, menurut Hamdam, guna menjawab persoalan kelangkaan BBM subsidi di PPU. Kelangkaan BBM yang membuat antrean pembeli BBM subsidi di SPBU.

Langkah-langkah pemerintah daerah ini tujuannya adalah bagaimana penyaluran BBM solar dapat disalurkan secara baik dan tepat sasaran. Cara ini juga untuk membangun komitmen bersama dalam rangka memberikan pelayanan kebutuhan solar subsidi dengan tepat sehingga apa yang di keluhkan selama ini tidak terjadi.

“Memang ini harus kita minimalisir walaupun mungkin tidak bisa dihilangkan sama sekali,” ucapnya.

Ia akui, memang penyaluran BBM bersubsidi ini masih menjadi persoalan. Karena dari data yang ada, kuota solar bersubsidi di PPU sudah melebihi kuota. Tetapi yang menjadi persoalan adalah mengapa kuota BBM itu dirasakan sangat langka di kabupaten PPU.

"Tidak usah mencari alasan bahwa kuota BBM di PPU kurang, karena semua sudah dihitung sesuai dengan kebutuhan," tegasnya.

3. Pertamina sudah mengantongi data tentang kebutuhan BBM di daerah

Masyarakat mendemo Pemkab PPU akibat sulitnya mendapatkan solar subsidi di SPBU (IDN Times/Ervan)

Hamdam menilai, Pertamina telah memiliki data terkait berapa jumlah kebutuhan BBM khususnya solar di PPU. Ia berharap, persoalan distribusi BBM jenis solar subsidi tugas bersama dalam pengawasannya.

Satpol PP PPU pun diminta menunggu terbitnya fuel card yang diperkirakan butuh waktu dua bulan ke depan itu dapat melakukan pengawasan di tiap SPBU.

“Untuk menunggu proses ini diharapkan juga ada sosialisasi di sana. Dan pengawasan terhadap sistem penjualan BBM bersubsidi tersebut juga harus dilakukan sehingga tidak adanya kecurangan-kecurangan terjadi dalam penyalurannya. Saya minta agar Satpol PPU dan pihak terkait lainnya bisa melakukan pengawasan," ucapnya.

Hadir dalam kegiatan ini Kapolres PPU Ajun Komisaris Besar Polisi Hendrik Eka Bahalwan, Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Ahmad Usman, perwakilan Pertamina, perwakilan SPBU, perwakilan mahasiswa, dan pihak terkait lainnya.