Perusahaan di Kaltim Diajak Kontribusi Bangun Rumah Layak Huni
Samarinda, IDN Times – Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud (Harum), mendorong perusahaan yang beroperasi di wilayah Kaltim untuk ikut berkontribusi dalam program Gratispol melalui pembangunan rumah layak huni bagi masyarakat.
“Perusahaan tambang maupun perkebunan bisa membangun rumah-rumah layak huni untuk masyarakat,” ujar Harum usai penandatanganan kesepakatan bersama Pemprov Kaltim dengan bank penyalur pembiayaan kepemilikan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah di IG Pemprov Kaltim, Rabu (20/8/2025).
1. Perusahaan di Kaltim yang turut berkontribusi
Harum menyebut, sudah ada perusahaan yang bekerja sama dengan TNI membangun 30 hingga 50 rumah, dan program ini bisa terus diperluas ke seluruh kabupaten/kota di Kaltim.
Saat ini, Pemprov Kaltim tengah memetakan lokasi pembangunan rumah layak huni yang akan menjadi bagian dari Program Pengembangan Masyarakat (PPM), Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TSL), serta Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan.
“Pemerintah tidak bisa berjalan sendiri. Dukungan perusahaan, perbankan, pengembang, dan masyarakat adalah kunci agar program ini benar-benar memberikan manfaat besar,” tegas Harum.
Ia menekankan pentingnya menjaga sinergi yang sudah terbangun, agar keberhasilan Program Gratispol menjadi keberhasilan bersama dalam mewujudkan Kaltim yang lebih adil dan sejahtera.
2. Janji politik Gubernur Kaltim
Sementara itu, Kepala Dinas PUPR Kaltim, Aji Muhammad Fitra Firnanda, menegaskan bahwa Gratispol merupakan program prioritas Pemprov Kaltim di bawah kepemimpinan Gubernur Harum dan Wakil Gubernur Seno Aji.
“Pemprov Kaltim menjadi provinsi pertama di Indonesia yang meluncurkan program Gratispol, yaitu menggratiskan biaya administrasi rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah,” ungkap Fitra.
3. Permasalahan perumahan di Kaltim
Ia menjelaskan, permasalahan perumahan di Kaltim cukup besar. Tercatat ada 60 ribu rumah tidak layak huni, sementara backlog perumahan mencapai 250 ribu unit.
Program Gratispol menanggung biaya administrasi pembelian rumah, mulai dari biaya notaris, provisi, hingga administrasi perbankan. “Nilainya maksimal Rp10 juta. Jadi masyarakat hanya perlu membayar cicilan rumahnya saja,” jelas Fitra.
