Pilwali BPN: ASN - Honorer harus Netral dan Tidak Boleh Dimutasi

Dedi menegaskan larangan keterlibatan dalam kegiatan politik dilakukan untuk menjaga netralitas ASN --termasuk tenaga honorer-- dalam menjalankan sistem pemerintah sehingga tidak menguntungkan salah satu pihaknya ketika ada salah satu bakal calon dari petahana yang akan mencalonkan kembali sebagai peserta Pilkada.

“Sesuai aturan ASN dan honorer dilarang terlibat dalam kegiatan politik, kalau sampai ketahuan mereka akan diberikan sanksi sesuai dengan bentuk pelanggarannya, ada yang ringan hingga berat,” jelasnya.

Selain melarang ASN dan tenaga honorer terlibat dalam suksesi politik, aturan tersebut, menurut Dedi, sesuai dengan surat edaran yang sudah disampaikan oleh Bawaslu Kota Balikpapan kepada Wali Kota Balikpapan, melarang ada pelaksanaan mutasi 6 bulan menjelang pelaksanaan Pilkada terhitung sejak 8 Januari 2020.

Larangan mutasi tersebut tidak hanya berlaku bagi pejabat struktural atau namun juga non struktural atau staf termasuk tenaga honorer atau naban di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan.

“Tidak hanya melarang mutasi terhadap ASN, mutasi terhadap tenaga honorer juga dilarang selama tahapan Pilkada,” terang Dedi.

Dedi menjelaskan, pihaknya tidak melarang untuk dilakukan mutasi terhadap sejumlah jabatan yang kosong tersebut, selama ada izin dari Kementerian Dalam Negeri.
“Kalau ada izin dari Menteri Dalam Negeri, sesuai aturan tidak masalah,” ujarnya.

Dari informasi yang diperoleh, saat ini ada dua posisi jabatan Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang kosong yakni Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Kepala Dinas Koperasi UMKM dan Perindustrian Kota Balikpapan.

Selain itu, jabatan Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Balikpapan yang saat ini dijabat Suryanto tidak lama lagi akan kosong, karena Suryanto dijadwalkan akan memasuki masa pensiun pada Oktober 2020 mendatang.