Balikpapan, IDN Times - Makmur Marbun, Penjabat (Pj) Bupati Penajam Paser Utara (PPU), menjadi penjamin penangguhan penahanan bagi sembilan tersangka yang dituduh melakukan pengancaman terhadap pekerja pembangunan Bandar Udara VVIP di Ibu Kota Nusantara (IKN).
"Setiap tersangka memiliki hak untuk mengajukan permohonan penangguhan, dan Pj Bupati PPU menjadi penjaminnya," ujar Kepala Bidang Humas Polda Kalimantan Timur (Kaltim) Komisaris Besar Pol Artanto diberitakan Antara, Senin (4/3/2024).
Artanta menjelaskan bahwa jaminan merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk disetujuinya penangguhan penahanan, selain dari evaluasi perilaku tersangka dan keyakinan dari pihak penyidik.
Sebelumnya, sembilan tersangka yang diketahui merupakan bagian dari Kelompok Tani Saloloang di Kelurahan Pantai Lango, Kecamatan Penajam, diduga melakukan ancaman terhadap pekerja proyek pembangunan bandara VVIP IKN dengan senjata tajam jenis mandau.
Ancaman tersebut mengakibatkan para pekerja memutuskan untuk menghentikan pekerjaan mereka.
"Pengawas lapangan membuat laporan polisi resmi di Polres PPU pada hari kejadian, Sabtu (24/2/2024)," ujarnya.
Setelah penyidikan yang dilakukan oleh Polres PPU, tersangka ditetapkan berdasarkan dua alat bukti yang cukup dan kemudian dibawa ke Polda Kaltim.
Makmur Marbun, selaku Pj Bupati, mengeluarkan surat permohonan penting yang ditujukan ke Polda Kaltim dengan nomor 100.3.10/93/III/HUK/2024. Bahkan, ia juga menghadap langsung Kapolda Kaltim, Irjen Pol Nanang Avianto, pada Kamis (29/2).
Akibatnya, para tersangka, yaitu AL (54), KR (39), RL(71), MH (26), PZ (48), RY (47), AS (33), DD (59), dan SHP (43), mendapatkan penangguhan penahanan dengan kewajiban melapor dua kali dalam seminggu kepada penyidik.
Tersangka-tersangka tersebut dijerat dengan Pasal 335 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan/atau Pasal 2 Ayat 1 UU Darurat RI No.12 Tahun 1951 karena dugaan pengancaman menggunakan senjata tajam dalam pembangunan proyek Bandar Udara VVIP IKN.
"Kami dari Polda Kaltim berkomitmen untuk menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah tersebut dengan menindaklanjuti kasus ini sesuai dengan hukum yang berlaku," tambah Artanto.