Balikpapan, IDN Times - Penjabat Gubernur Kalimantan Timur, Akmal Malik, menegaskan komitmennya untuk menjalankan program pembangunan ekonomi hijau di hadapan delegasi internasional dari sejumlah negara.
"Kami tetap konsisten menerapkan ekonomi hijau yang sudah menjadi bagian dari RPJMD Kaltim sejak 2008 hingga sekarang," ujar Akmal dalam pertemuan South-South Exchange (SSE) dilaporkan Antara di Hotel Novotel, Balikpapan, Senin (30/9/2024).
Pertemuan tersebut dihadiri perwakilan dari berbagai negara, termasuk Brazil, Kongo, Kosta Rika, Kamboja, dan Gabon, dengan Indonesia sebagai tuan rumah.
Akmal menjelaskan, Provinsi Kalimantan Timur memiliki luas wilayah sekitar 16,7 juta hektare, di mana 65 persennya atau sekitar 8,1 juta hektare merupakan kawasan hutan dan areal konservasi.
"Jumlah penduduk Kaltim mencapai 3,9 juta jiwa dengan keragaman etnis, seni, dan budaya yang kaya," tambah Akmal.
Meskipun perekonomian Kaltim saat ini masih didominasi oleh sektor tidak terbarukan sebesar 68 persen, Pemprov Kaltim berkomitmen untuk mempercepat transformasi menuju ekonomi hijau. Berbagai langkah signifikan telah dilakukan, termasuk pembangunan ekonomi berbasis REDD+ (Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation) dan penyelesaian sejumlah dokumen strategis.
Beberapa dokumen penting yang telah disusun, antara lain Rencana Induk Ekonomi Hijau, Rencana Aksi Provinsi untuk Pengurangan Gas Rumah Kaca, Peraturan Daerah (Perda) tentang Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim, serta Dokumen Program Pengurangan Emisi Dana Karbon Forest Carbon Partnership Facility (FCPF).
"Dokumen-dokumen ini memberikan arahan strategis sekaligus menjadi acuan utama bagi RPJMD dan rencana proyek mitra pembangunan," jelas Akmal.
Keberhasilan Kaltim dalam mengimplementasikan Program FCPF Carbon Fund, menurutnya, berkontribusi signifikan terhadap pencapaian target kontribusi nasional (NDC), serta menghasilkan manfaat pengurangan emisi yang berkelanjutan melalui Program REDD+ di Kalimantan Timur.
"Dengan pertemuan SSE ini, saya percaya kita bisa memperkuat kerja sama dalam upaya pengelolaan hutan dan lahan untuk mencapai target NDC di setiap negara," tegas Akmal.
Turut hadir dalam pertemuan tersebut, Head of Environment Unit UNDP Indonesia, Aretha Aprilia, serta Direktur Mobilisasi Sumberdaya Sektoral dan Regional pada Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim, Wahyu Marjaka.