PKL Pelabuhan Semayang Mengadu ke DPRD Balikpapan

Untuk meningkatkan pelayanan di Pelabuhan Semayang Balikpapan, sejak awal tahun 2018, PT Pelindo (Persero) V Balikpapan melakukan sejumlah penataan di kawasan pelabuhan. Penataan ini termasuk melakukan relokasi sejumlah PKL di areal parkir pelabuhan di lantai 2 ruang tunggu penumpang.

Dalam kegiatan relokasi tersebut, PT Pelindo V Balikpapan menyatakan komitmen untuk memberantas PKL liar yang berada di areal pagar pelabuhan, sehingga omzet penjualan mereka dapat tetap tercapai.

Kenyataannya, jumlah PKL yang berjualan di sekitar area Pelabuhan Semayan justru semakin banyak. Akibatnya, omzet PKL resmi yang sudah direlokasi semakin menurun.

Amir menginginkan pihak Pelindo IV bertindak tegas terhadap keberadaan PKL yang ada di luar pelabuhan. Sebab PKL liar mengakibatkan mereka mengalami kekurangan omzet. Ditambah lagi ada kewajiban membayar biaya sewa kios yang semakin menyulitkan posisi mereka sebagai pedagang resmi di Pelabuhan Semayang.

“Dulu saat berjualan di kawasan parkir pelabuhan kami cuma bayar Rp 110 ribu. Sekarang kan sudah direlokasi ke lantai dua pelabuhan bayar Rp3 juta per bulan. Kalau PKL di liar dibiarkan kami jelas kekurangan omzet,” ujarnya.

Akibat kondisi ini, menurut Amir, banyak pedagang yang sudah menunggak pembayaran karena omzet penjualan mereka tak tercapai.

Menanggapi hal ini, Humas Pelindo IV Balikpapan Andi Muhammad Rizal berjanji akan melaksanakan tuntutan pembersihan PKL di luar pelabuhan oleh para PKL resmi yang ada di Pelabuhan Semayang. Termasuk melakukan penataan terhadap PKL sesuai kesepakatan penempatan kios di lantai dua pelabuhan serta tidak akan menambah jumlah PKL dari yang sudah terdaftar.

“Kami akan bersihkan sesuai kesepakatan. Kami minta waktu satu bulan untuk itu. Kami juga tidak mengakomodir yang di luar. Termasuk yang di atas trotoar semuanya akan dibersihkan. Yang jelas kami memberikan 10 kios untuk ditempati PKL resmi sebagai tempat berjualan dengan biaya sewa yang sudah disepakati. Intinya tidak ada penambahan sudah ada kelompok pedagang resmi di situ dan sudah diatur,” tuturnya di hadapan wartawan.

Sementara itu, Anggota Komisi II DPRD Balikpapan, Sukri Wahid, yang menemui perwakilan PKL, meminta agar pihak Pelindo mampu memberi solusi bijak ke PKL dan saling bekerja sama kepada semua pihak.

“Pihak Satpol PP sudah menyanggupi akan melakukan penertiban dengan radius 10 meter di luar pelabuhan bekerja sama dengan Pelindo IV. Pelindo juga meminta waktu satu bulan untuk menyelesaikan tuntutan para PKL resmi ini. Di sisi lain pedagang minta tidak disebut PKL tetapi mitra Pelindo IV karena hubungan mereka kontrak dengan pelindo Rp 3 juta per bulan,” jelas anggota fraksi PKS DPRD Balikpapan ini.

Sukri meminta agar pihak Pelindo IV Balikpapan mampu segera mengatasi keberadaan PKL di luar yang sudah terdata dan juga mampu menjaga ketertiban pedagang resmi agar tidak terjadi konflik.