PMI Ilegal Membanjir Lewat Jalur Tikus, Menteri P2MI Gerak Cepat ke Kalbar!
Pontianak, IDN Times – Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Abdul Kadir Karding, menggelar deklarasi bersama lintas sektor di Kalimantan Barat (Kalbar), Jumat (20/6/2025). Langkah ini bertujuan memperkuat perlindungan bagi para Pekerja Migran Indonesia (PMI) serta mencegah praktik pemberangkatan ilegal dan tindak pidana perdagangan orang (TPPO).
Kolaborasi ini melibatkan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), pemerintah daerah, hingga tokoh masyarakat di Kalbar.
"Alhamdulillah hari ini saya berada di Kalbar dalam rangka deklarasi bersama untuk melawan praktik pemberangkatan PMI ilegal," ujar Karding dalam kunjungannya di Pontianak.
1. Ada lebih dari 70 jalur tikus di perbatasan Kalbar
Deklarasi digelar di Kalbar karena wilayah ini memiliki tingkat kerawanan yang tinggi. Kalbar memiliki empat Pos Lintas Batas Negara (PLBN) dan lebih dari 70 jalur tikus yang rawan digunakan untuk mengirim PMI secara ilegal.
“Data yang kami miliki menunjukkan rasio mengkhawatirkan, satu PMI yang berangkat secara prosedural, tiga lainnya berangkat secara ilegal,” ungkap Karding.
Ia menekankan bahwa PMI non-prosedural sangat rentan mengalami eksploitasi, karena tidak memiliki dokumen resmi serta tidak terdata oleh negara.
“Kalau mereka berangkat tanpa dokumen, tanpa terdaftar, maka perlindungan hukum sangat lemah. Ini sangat membahayakan,” tegasnya.