Polda Kaltim Siapkan Operasi Pengamanan IKN, Setahun ke Depan

Dikatakannya, hari ini dirinya bersama Plt. Bupati PPU Hamdam telah meninjau tiga titik  lokasi fasilitas IKN, yakni pembangunan Bendungan Semoi Sepaku, titik nol geodesi, dan terakhir berada di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP).

“Alhamdulillah mudah-mudahan progresnya sudah on the track atau berjalan. Kami dari Polda Kaltim menunggu pengesahan RUU IKN tersebut di mana informasi hari ini disahkan jadi UU melalui rapat paripurna DPR RI,” tuturnya.

Ia menambahkan, Polda Kaltim menunggu arahan dari Presiden RI Joko Widodo soal teknis pengamanan lokasi IKN satu tahun ke depan. 

Imam mengatakan, Polda Kaltim sudah melakukan pemetakan potensi kerawanan mungkin bisa terjadi di lokasi IKN. Ia mengharapkan agar potensi kerawanan tersebut tak muncul selama proses pembangunan IKN. 

Meskipun di sisi lain, Polda Kaltim sudah siap dalam mengantisipiasi. 

“Manakala aktivitas kegiatan pembangunan IKN mulai meningkat sudah kita lakukan petakan kerawanan-kerawanan. Mudah-mudahan tidak ada, karena sampai sejauh ini berdasarkan informasi dari intelijen belum ada gangguan tetapi jika muncul kita sudah siap mengatasinya,” tukas Kapolda.

Ia mengimbau dan mengajak masyarakat dukung serta ikuti kebijakan nasional dan pemerintah pusat. Khususnya dalam menyukseskan rencana pembangunan IKN. 

“Ayo sama-sama kita dukung, sukseskan dan lancarkan semua rencana pembangunan IKN di PPU,”pungkasnya.

Pada kesempatan itu, Plt Bupati PPU Hamdan mengatakan, masyarakat menyambut baik pengesahan RUU IKN oleh DPR RI. Sudah jelas bahwa pemerintah pusat memang serius memindahkan ibu kota negara ke PPU dengan nama Ibu Kota Nusantara. 

“Kita sambut baik pengesahan UU IKN tersebut. Bahkan dalam rangkaian vaksinasi anak usia 6-11 tahun dan Alhamdulillah berjalan lancar. pada kesempatan hari ini saya bersama Bapak Kapolda juga mengunjungi beberapa fasilitas pendukung IKN tadi kelihatannya semua berjalan sesuai dengan progres direncanakan,” sebutnya.

Ia berharap, mudah-mudahan setelah disahkannya UU IKN itu, intensitas pembangunan infrastruktur IKN semakin giat juga semakin tinggi. Harapannya agar upacara peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia ke 78 Tahun 2024 mendatang bisa digelar di lokasi IKN. 

Dikatakannya, terkait untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) kolaborasi antara pemerintah daerah dengan Polri memang harus dilakukan bersama-sama masyarakat agar lebih maksimal.

“Kita harus kerja bareng dengan Polri, bahkan sebelum pulang tadi Bapak Kapolda  menyempatkan diri untuk bersilaturahmi dengan masyarakat adat, saya pikir itu sudah bagian dari upaya kita untuk terus menjaga kondusifitas wilayah, sehingga kawan-kawan khususnya masyarakat adat tidak merasa ditinggalkan,” tuturnya.

Sementara itu, terkait munculnya masalah agraria pasca ditetapkan UU IKN tersebut, menurutnya di tahap awal mungkin belum ada, karena pembangunan di lokasi KIPP berada di wilayah konsesi jadi mungkin relatif agak aman,

“Namun tahap berikutnya dalam pengembangannya mungkin itu betul-betul kita diskusikan bersama, bagaimana mencari solusi-solusi karena terdapat beberapa titik wilayah bersinggungan dengan masyarakat,” pungkasnya.