Polda Kaltim Usut Dugaan Korupsi Anggaran Ketahanan Pangan di Kutim

Meski puluhan saksi sudah diperiksa, polisi belum menetapkan tersangka. Kombes Yuliyanto menyebut penyidik masih mendalami bukti dan keterangan yang ada.

“Benar ada pemanggilan saksi. Namun untuk penetapan tersangka, kami belum bisa menjelaskan lebih lanjut,” ujarnya singkat.

Sekda Kutim, Rizali Hadi, menegaskan kehadirannya sebagai saksi hanya sebatas menjalankan kewajiban sebagai anggota Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). “Kami hadir karena posisi di TAPD. TAPD hanya mengurus perencanaan dan penganggaran, bukan pelaksanaan kontrak,” katanya.

Ia menambahkan, tupoksi TAPD berhenti pada penyusunan rencana dan memastikan anggaran tersedia.

“Soal pelaksanaan kontrak, itu kewenangan SKPD teknis. Kami tidak tahu detail proyek seperti RPU dibangun di mana,” tambah Rizali.

Selain Sekda, polisi juga diketahui memanggil sejumlah pihak sebagai saksi, di antaranya adalah Bappeda, Bapenda, dan Bagian Hukum.

Kabag Hukum Pemkab Kutim, Januar Bayu Irawan, menegaskan pihaknya menghormati jalannya penyidikan. Pemanggilan saksi dinilai sebagai prosedur biasa untuk mendalami indikasi masalah kontrak.

“Semua pihak yang terkait penganggaran dan pelaksanaan dipanggil. Posisi kami jelas, mendukung proses hukum,” ujarnya.

Pemkab Kutim berharap proses ini bisa meluruskan persepsi publik. “Jangan dipelintir seolah kami yang bermain. Justru ini kesempatan menjelaskan agar tidak ada kesalahpahaman,” tegas Januar.