Polemik Hauling Batu Bara di Paser, Pemprov Kaltim Dorong Solusi Jalan Tambang Sendiri

Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji menegaskan komitmen Pemprov Kaltim untuk menjaga infrastruktur, melindungi lingkungan, dan melindungi keselamatan masyarakat. Hal itu ia sampaikan saat berdiskusi bersama Al Muktabar dan warga Paser dalam pertemuan tersebut.

“Penggunaan jalan umum oleh truk pengangkut hasil tambang selama ini memang menimbulkan dampak negatif yang cukup merugikan masyarakat dan lingkungan,” kata Seno dikutip dari Instagram resmi Pemprov Kaltim, Jumat (13/6/2025).

Ia mengungkapkan, aspirasi warga sudah disampaikan melalui perwakilan kecamatan. “Tadi ada permohonan dari Pak Sekcam selaku wakil dari masyarakat Muara Komam bahwa sebisa mungkin hauling tidak menggunakan jalan umum,” lanjutnya.

Namun, Seno juga memahami ada kebutuhan lain yang tak bisa diabaikan, seperti nasib para sopir truk tambang yang menggantungkan penghasilan dari aktivitas tersebut.

“Harus ada win-win solution, solusi yang baik dan simbiosis mutualisme antara semua pihak,” tegasnya.

Dalam rapat tersebut, Kapolda Kaltim, disebut Seno juga sudah menuntaskan sebagian besar kasus kecelakaan lalu lintas terkait aktivitas hauling. "Kasus-kasus laka lantas sudah selesai dan tersangkanya juga sudah ditahan. Satu kasus lainnya masih dalam proses dan insya Allah segera diselesaikan oleh aparat penegak hukum," ujar Seno.

Seno menambahkan bahwa kekayaan sumber daya alam (SDA) Kalimantan Timur adalah anugerah yang harus dimanfaatkan untuk kemaslahatan dan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, ia menekankan pentingnya mematuhi regulasi terkait larangan penggunaan jalan umum untuk angkutan tambang yang telah diatur dalam undang-undang, peraturan pemerintah, hingga peraturan daerah.

“Peraturan ini dibuat agar kegiatan usaha tetap berjalan lancar, tetapi masyarakat juga merasa aman dan nyaman, tidak terganggu aktivitas sosial maupun lingkungannya,” kata dia.

Seno pun mendorong perusahaan tambang untuk membangun jalur hauling sendiri demi menghindari konflik di masa mendatang.

“Alangkah baiknya solusi-solusi ini disampaikan kepada pihak terkait. Perusahaan tambang alangkah eloknya memiliki jalan hauling sendiri,” ujarnya.

Dengan demikian, lanjutnya, masyarakat dapat berkendara dengan tenang di jalan nasional, jalan provinsi, maupun jalan kabupaten/kota, dan para sopir pun bisa bekerja dengan aman.

"Jadi tidak ada yang terganggu. Kenyamanan warga beraktivitas dan ekonomi driver dump truck juga terjaga sama baiknya. Tidak ada yang dilukai, tidak ada yang dicederai," pungkasnya.

Sementara itu, Al Muktabar meminta aparat keamanan seperti Kapolda, Pangdam, dan Danrem agar mengutamakan stabilitas daerah serta menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas).

"Kalimantan Timur harus bisa jadi role model untuk pemanfaatan sumber daya alam di Indonesia," ucapnya.

Muktabar juga menyampaikan bahwa pembahasan teknis soal pertambangan akan dilanjutkan dalam pertemuan lanjutan di Jakarta dalam waktu dekat.

Bupati Paser, dr. Fahmi Fadli, turut menyampaikan bahwa aktivitas pengangkutan batu bara melalui jalan umum saat ini melintasi tiga kecamatan di wilayahnya, yakni Muara Komam, Batu Sopang, dan Kuaro. "Kami menyampaikan jika jalan umum tidak digunakan sebagai jalan batu bara (hauling)," tegasnya.