Polemik Insentif di PPU, Ombudsman Tuding Adanya Maladministrasi

“Nakes yang telah menerima surat keputusan atau surat tugas yang memberikan pelayanan COVID-19 memiliki hak personel yang merupakan tanggung jawab pemerintah daerah, sebagaimana Diktum keenam Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.01.07/MENKES/2539/2020 tentang pemberian insentif dan santunan kematian bagi Nakes yang menangani COVID-19,” sebutnya.

Oleh karena itu, pihaknya selaku lembaga negara pengawas penyelenggaraan pelayanan publik telah melaksanakan tugas melakukan investigasi atas prakarsa sendiri terhadap dugaan maladministrasi merupakan perilaku atau perbuatan melawan hukum dan etika dalam proses administrasi pelayanan publik.  Berupa penundaan berlarut pembayaran insentif nakes penanganan pasien COVID-19 periode bulan Agustus-Desember tahun anggaran 2020 di Kabupaten PPU, dilakukan oleh Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten PPU.

“Berkat informasi media cetak dan elektronik yang kami kumpulkan dalam laporan hasil inisiatif, keasistenan. Kami telah melakukan tahapan pemeriksaan dokumen serta permintaan keterangan atau penjelasan Kepala Dinkes PPU selaku Terlapor serta Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) PPU dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) PPU selaku Pihak Terkait.  Pemeriksaan kami lakukan pada 3 Mei 2021  hingga 5 Mei 2021 lalu guna membuktikan adanya dugaan maladministrasi,” ujarnya.

Hasil dari pemeriksaan tersebut, jelasnya, telah dituangkan dalam Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) dan telah diserahkan kepada Plt. Sekretaris Daerah Kabupaten PPU pada 27 Mei 2021 dengan temuan bahwa Kepala Dinkes PPU telah melakukan maladministrasi. Atas hasil pemeriksaan tersebut, Pemkab PPU mendapatkan tindakan korektif dengan perbaikan wajib dilakukan.

“Adapun tindakan korektif yang wajib dilakukan itu, pertama Bupati PPU diminta melakukan perubahan Peraturan Bupati PPU terkait perubahan APBD murni tahun anggaran 2021 untuk pergeseran anggaran insentif nakes yang belum terbayarkan. Kedua Kepala Dinkes PPU menyelesaikan verifikasi terhadap usulan puskesmas bulan September-Desember tahun anggaran 2020, sehingga bagian keuangan dapat mengusulkan surat penyediaan dana (SPD) dan surat perintah membayar (SPM) kepada BPKAD PPU,” terangnya.

Kemudian, tambahnya, Kepala Dinkes PPU melakukan pembayaran insentif nakes penanganan COVID-19 baik di lingkungan kerja Pemkab PPU yang belum terbayarkan pada tahun anggaran 2020 dan 2021 sebagaimana ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Untuk diketahui, ungkap Kusharyanto, pihaknya telah melaksanakan monitoring pelaksanaan LAHP terhadap tindakan korektif pada 17 Juni 2021 lalu yang dihadiri oleh Asisten III Bidang Administrasi Umum Setkab PPU dan Kepala Dinkes, dalam pertemuan itu mereka menjelaskan telah melaksanakan tindakan korektif dengan menyelesaikan verifikasi terhadap usulan puskesmas bulan September-Desember tahun anggaran 2020 sebagaimana salinan rekapitulasi nakes penerima insentif COVID-19 UPT Puskesmas se Kabupaten PPU bulan dan tahun anggaran itu

Dituturkannya, berdasarkan Peraturan Ombudsman Nomor 48 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Ombudsman Nomor 26 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penerimaan, Pemeriksaan dan Penyelesaian Laporan, dalam hal laporan ditemukan maladministrasi. Namun, hingga saat ini pihaknya belum menerima tanggapan hasil pelaksanaan LAHP dari Bupati PPU sebagaimana surat perihal Monitoring LAHP dengan Nomor B/113/LM.11-21/005355.2021/VIII/2021 yang telah dikirimkan pada 5 Agustus 2021 kemarin.

“Terlepas dari tahapan laporan itu akan selesai, namun yang jadi catatan penting yaitu bagaimana terlapor, atasan terlapor atau instansi terkait mampu bertanggung jawab dalam pengelolaan organisasi penyelenggara pelayanan publik, dapat dilihat bahwa Pemkab PPU dalam hal penyelenggara layanan belum memberikan atensi cukup terhadap hasil pemeriksaan Ombudsman guna terwujudnya penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih  atau good and clean governance,” pungkasnya.