Polemik Pajak Persalinan, Akademisi Kaltim: Tidak Masuk Akal
Samarinda, IDN Times - Wacana pemerintah menaikkan pajak pertambahan nilai (PPN) di sejumlah sektor menuai polemik. Paling mendapat sorotan tentu persalinan, pendidikan dan sembako. Pengamat ekonomi dari Universitas Mulawarman (Unmul) Aji Sofyan Effendi ikut memberikan komentar.
“Kebijakan pemerintah ini memang harus dipahami lebih dahulu,” ujar Aji Sofyan kepada IDN Times di Samarinda Kalimantan Timur (Kaltim), Senin (14/6/2021).
1. Wacana pajak persalinan tak masuk akal
Agenda itu sendiri tertuang dalam revisi UU No 6/1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). Tahapan saat ini diajukan pemerintah dan akan dibahas dengan DPR. Sehingga wajar bila, Aji Sofyan menegaskan demikian.
Pasalnya hingga saat ini dia belum dapat salinan mengenai rencana perubahan PPN di sejumlah sektor. Meski demikian, terlepas dari kabar tersebut jika memang pemerintah hendak menambah bea dalam urusan persalinan, ada baiknya dikaji lebih dahulu.
“Kesimpulan saya, saat persalinan dikenakan pajak itu sudah kada (gak) masuk akal,” katanya.