Polisi Beberkan Omzet Mafia Bawang Ilegal di Kalbar: Tembus Rp24,9 Miliar

Kasus ini terungkap setelah Satgas Gakkum Lundup Bareskrim Polri menerima informasi terkait dugaan masuknya komoditas hortikultura ilegal asal Malaysia ke Indonesia tanpa dokumen resmi.

Tim kemudian melakukan penyelidikan hingga menemukan jalur distribusi bawang impor ilegal yang masuk melalui perbatasan darat Kalbar. Menurut Dery, jalur perbatasan masih kerap dimanfaatkan oknum tertentu untuk memasukkan pangan ilegal demi keuntungan kelompok tertentu.

“Modus ini menunjukkan bahwa jalur perbatasan masih dimanfaatkan oleh oknum tertentu untuk memasukkan komoditas pangan secara ilegal demi keuntungan perorangan ataupun kelompok tertentu,” katanya.

Dalam pengungkapan tersebut, polisi menyita berbagai komoditas hortikultura yang diduga ilegal, terdiri dari bawang putih 9.680 kilogram, bawang bombai 7.340 kilogram, bawang merah 2.193 kilogram, dan bawang beri 1.719 kilogram. Total barang bukti mencapai 20.932 kilogram dengan nilai sekitar Rp676,7 juta.

Barang bukti itu akan dimusnahkan karena dinilai mudah rusak dan berpotensi membahayakan kesehatan masyarakat serta keamanan hayati. Tak hanya itu, Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Kalimantan Barat juga mengamankan bawang bombai 33 ton, wortel 1,2 ton, dan kentang 7,3 ton dengan total sekitar 42 ton senilai Rp1,1 miliar.

Direktur Penindakan Karantina Tumbuhan Badan Karantina Indonesia, Abdul Rahman mengatakan, ancaman terbesar dari hortikultura ilegal bukan hanya kerugian ekonomi, tetapi juga risiko penyebaran hama dan penyakit tanaman.

“Barang-barang yang masuk melalui pintu tidak resmi ini tidak melalui pemeriksaan karantina, sehingga patut diduga membawa hama dan penyakit berbahaya bagi pertanian Indonesia,” ujarnya.

Ia mengingatkan, jika penyakit tanaman dari komoditas ilegal menyebar ke sentra produksi bawang merah nasional seperti Brebes dan Bima, dampaknya bisa menghancurkan pertanian dan merugikan petani Indonesia dalam jangka panjang.

Saat ini penyidikan masih terus dilakukan oleh Bareskrim Polri. Para pelaku dijerat sejumlah undang-undang terkait karantina, hortikultura, perdagangan, hingga perlindungan konsumen dengan ancaman hukuman maksimal 10 tahun penjara dan denda Rp10 miliar.