Potensi Bencana Balikpapan, Rawan Banjir dan Tanah Longsor

21 Jan 2021, 13:15 WIB

Ilustrasi pengendara sepeda motor melintasi banjir. ANTARA FOTO/Yusuf Nugroho

Balikpapan, IDN Times - Beberapa bencana besar terjadi dan membawa duka bagi Indonesia sejak awal 2021 ini. Antara lain gempa dengan kekuatan magnitudo 6,2 pada 15 Januari lalu di Mamuju dan Mejene, Sulawesi Barat. Juga banjir di Kalimantan Selatan. Banjir dan tanah longsor terjadi di Manado Sulawesi Utara, longsor di Sumedang, meletusnya Gunung Semeru. Selain itu juga terjadi bencana nonalam yakni jatuhnya pesawat Sriwijaya Air SJY 182.

Berkaca dari berbagai kejadian bencana ini, ada kekhawatiran di tiap kabupaten/ kota lainnya untuk lebih mewaspadai datangnya bencana.

Di Balikpapan, bencana berpotensi terjadi saat cuaca ekstrem, baik di musim kemarau maupun penghujan. Menurut Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Balikpapan, Suseno, saat musim panas rawan terjadi kebakaran, sementara saat musim hujan rawan terjadi banjir di beberapa wilayah.

"Tentu kita bersyukur di Balikpapan tidak terjadi bencana besar. Dan berdoa semoga bencana besar tidak terjadi di Balikpapan. Kalau kebakaran kadang permukiman, atau Karhutla (Kebakaran Hutan dan Lahan). Kalau banjir ada di beberapa lokasi rawan banjir, ada beberapa yang rawan longsor," sebut Suseno (21/1/21).

1. Berkoordinasi dengan BMKG, juga koneksikan pemantau gempa ke BPBD

ilustrasi Kota Balikpapan (IDN Times/Mela Hapsari)

Beberapa bencana lain yang potensial terjadi yakni kenaikan air laut di permukiman warga juga pohon tumbang akibat hujan deras disertai angin kencang.

Sementara untuk karhutla (kebakaran hutan dan lahan) biasanya terjadi saat kemarau ekstrem. Terlebih karena wilayah hutan di Balikpapan masih ada tanah yang mengandung baru bara.

Suseno menjelaskan, selama ini pihaknya berkoordinasi dengan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG). "Kalau koordinasi kan bisa melalui grup WhatsApp. Juga peralatan pemantau gempa BMKG dikoneksikan dengan BPBD," terangnya.

BMKG juga kerap memberikan perkembangan cuaca harian maupun prakiraan per tiga hari pada BPBD. Jika terjadinya cuaca ekstrem, BMKG memberikan informasi dini. Data prakiraan cuaca termasuk titik hotspot juga disampaikan kepada BPBD.

"Sebenarnya untuk potensi bencana ini tak juga selalu terjadi. Selama cuaca di musim itu tidak ekstrem. Tapi alhamdulillah jarang terjadi, seperti angin atau pohon tumbang juga jarang," katanya.

Untuk Balikpapan sendiri, puncak musim hujan terjadi pada Januari dan Februari untuk itu pihaknya pun lebih waspada. "Mudah-mudahan tidak sampai ada bencana di Balikpapan. Hujan memang tak bisa dihindari. Tapi semoga yang turun yang memberkahi," katanya.

2. BPBD Balikpapan melakukan pemetaan bencana

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Balikpapan SusenoIDN Times/Maulana

Beberapa daerah di Balikpapan rawan terjadi banjir sehingga perlu dilakukan pemetaan bencana. "Kalau ditanya masyarakat, seperti di Jalan Beller kan termasuk rawan banjir. Tapi di daerah lain tidak. Kami juga lakukan pemetaan bencana seperti banjir ini," ungkapnya.

Kawasan yang termasuk peta rawan banjir misalnya di Balikpapan Barat dan Balikpapan Selatan. Apabila hujan merata, daerah aliran sungai(DAS) Sungai Ampal maupun Jalan MT Haryono sekitar RS Kanujoso Djatiwibowo juga rawan terjadi banjir.

Selain itu juga ada beberapa jalan yang menjadi langganan banjir. "Jalan Pattimura, Wonorejo, ini di Balikpapan Barat yang rawan. Kalau Balikpapan Selatan ada Jalan Beller, Sungai Ampal, dan lainnya," sebutnya.

3. Anggaran mitigasi bencana untuk darurat dan rehabilitasi

ilustrasi banjir di kawasan Jalan Beller, Balikpapan (IDN Times/M.Idris)

Sementara itu untuk anggaran mitigasi bencana Balikpapan pada 2021 ini ia mengaku belum dapat merincikan. Namun diantaranya ada anggaran untuk keadaan darurat maupun rehabilitasi.

"Kan ada yang untuk belanja langsung maupun tidak langsung. Kalau total termasuk gaji pegawai sekira Rp 20 miliar. Kita ada kira-kira 300 petugas," terang Suseno.

Anggaran mitigasi ini pun, lanjutnya, sebenarnya tak hanya terpusat di BPBD. Karena ada pengurusan perizinan ataupun pembahasan AMDAL, dan ini bagian dari mitigasi.

"Jadi kan biaya tak hanya di BPBD. Termasuk juga penanganan drainase maupun pembersihan parit yang anggarannya ada di Dinas Pekerjaan Umum (PU). Ini kan juga bagian dari mitigasi, pencegahan," Suseno memaparkan.

Selain itu Suseno juga menjelaskan setelah pandemik COVID-19, banyak anggaran direfocusing, termasuk anggaran mitigasi. "Jadi tentu berkurang anggarannya," katanya.