PPU dan Ikaparti akan Gelar Gebyar UMKM Secara Gratis

Ia menuturkan, pelantikan yang dimeriahkan gebyar UMKM pada Senin 11 Juli 2022. Lokasinya di Gedung Graha Pemuda Jalan Provinsi Kilometer 9 Kelurahan Nipah-Nipah, Kecamatan Penajam.

“Kami mengundang seluruh pelaku usaha UMKM PPU untuk berpartisipasi tanpa dipungut biaya alias gratis. Sehingga mereka dapat berusaha tanpa terbebani biaya,” ungkap Kuncoro.

Kuncoro menyebutkan, gebyar UMKM ini bentuk upaya pihaknya bersama DPD Ikapakarti untuk memulihkan ekonomi daerah yang sempat anjlok, dampak dari pandemik  COVID-19. Sementara saat ini, pemerintah telah melonggarkan berbagai kegiatan untuk mengumpulkan banyak massa.

Bahkan, pihaknya juga telah mendapatkan bantuan tenda stand sebanyak 15 unit dari antara lain bantuan dari Bank Indonesia sebanyak 10 unit dan Bank Kaltimtara sejumlah lima unit. Sementara lainnya berupa lapak yang disediakan oleh masing-masing pelaku UMKM.

“Bantuan tenda dari Bank Indonesia dan Bank Kaltimtara sebagai bentuk kepedulian dalam rangka memberi peluang mereka untuk berusaha,” sebutnya.

Selain itu, panitia pelantikan bakal melaksanakan pagelaran seni wayang kulit semalam suntuk dengan  Dalang Ki Sukresno Agung Nugroho dan Sinden Elisha Orcarus Allaso. Harapannya kegiatan makin meriah.

Untuk diketahui, tambah Kuncoro, saat ini Diskukmperindag PPU sedang melaksanakan program pendataan terhadap para pelaku UMKM di daerah ini, melalui  Sistem Informasi Data Tunggal (SIDT) dari Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM). Mungkin sudah terdata ribuan UMKM, tetapi pihaknya bari hari ini melaksanakan rapat sehingga hasil angka pastinya belum diketahui.

“Saat ini pendataan terhadap UMKM di PPU melalui SIDT tersebut sudah berjalan selama dua bulan dengan lama kerja enam bulan. Target pendataan yang diberikan oleh pemerintah pusat untuk PPU sebanyak 27 ribu UMKM,” tuturnya.

Ia menerangkan, target pendataan sebanyak 27 ribu tersebut, jumlah ini bergambar dari penerima program bantuan dana dari Kemenkop UKM tahun 2020 hingga 2021 di PPU mencapai 21 ribu.

“Jadi selama dua tahun pelaksanaan program bantuan dana dari Kemenkop UKM uang yang diberikan kepada para pelaku UMKM di PPU mencapai lebih kurang Rp70 miliar,” kata Kuncoro.

Namun, karena ada beberapa wilayah di PPU yang masih keterbatasan jaringan, sehingga pelaksanaan pendataan melalui SIDT yang dilakukan dengan sistem online juga sedikit terkendala. Sehingga jumlah yang masuk belum optimal.

“Semua data yang disampaikan disampaikan secara online dan masuk dalam SIDT tadi, kalau jaringan lelet atau hilang maka penginputan data harus dilakukan berulang kali, akibatnya data yang masuk tidak maksimal,” urainya.

Memang pelaksanaan pendataan ini mengerahkan petugas di lapangan di PPU berjumlah 40 orang. Mereka mendatangi langsung pelaku UMKM, tetapi karena gangguan jaringan kerap terjadi sehingga jumlah data tidak maksimal masuk. Apalagi terjadi di wilayah desa atau kelurahan yang sulit sinyal internet seluler.

Memang pihaknya, pernah mengusulkan ke Kemenkop UKM memasukkan data secara offline lalu diinput ketika berada di lokasi yang jaringan baik. Tetapi tidak bisa karena semua harus dimasukkan pada saat itu juga mengingat pengiriman lokasi UMKM harus dimasukkan secara online.

“Pendataan ini dilakukan karena pemerintah pusat dan daerah tidak mengetahui data riil UMKM. Sehingga melalui SIDT tersebut dilaksanakan. Bahkan juga pendataan UMKM kini disajikan sesuai dengan bidang atau klaster kegiatan usahanya,” pungkas Kuncoro.