Program Food Estate di Kalteng yang Jadi Polemik Debat Cawapres

Gagal panen itu terjadi ketika Heriyanto dan sesama petani mengikuti program food estate dalam intensifikasi pertanian di Provinsi Kalteng. Pemerintah menunjuk dua kota di provinsi ini sebagai proyek percontohan, yaitu Kabupaten Pulang Pisau dan Kapuas. Kabupaten Gunung Mas juga baru-baru ini terlibat dalam program tersebut dengan fokus utama pada pengembangan komoditas singkong.

"Panennya turun drastis dari biasanya dialami para petani di Belanti Siam," keluh Heriyanto.

Pada awal tahun 2021, Kementerian Pertanian dan Kementerian Pertahanan menawarkan program food estate untuk meningkatkan intensifikasi pertanian di Kabupaten Pulang Pisau dan Kapuas. Lebih dari 1.600 petani eksisting di Belanti Siam turut serta dalam program ini, dengan harapan dapat meningkatkan kuantitas panen dari dua kali menjadi tiga kali dalam setahun. Kementerian juga memberikan kemudahan seperti penyediaan benih padi unggul, pupuk subsidi, dan pengetahuan tentang sistem tanam pertanian modern.

Namun, di lapangan, hasilnya tidak sesuai harapan. Hasil panen padi petani Belanti Siam justru turun drastis, dari 4,5 ton menjadi 2 ton GKG per hektare, meskipun petani telah mengikuti panduan intensifikasi produktivitas tanaman pertanian secara menyeluruh.

Heriyanto, seorang petani berpengalaman generasi kedua, mengkritik pemilihan masa tanam padi yang dianggapnya tidak sesuai dengan kearifan lokal masyarakat. Menurutnya, memulai masa tanam di bulan Juli-Agustus menyebabkan panen padi terjadi pada bulan Oktober-November, saat hama tikus banyak menyerang.

Ini berdampak negatif pada hasil panen.

Heriyanto, yang menjadi petani sejak transmigrasi di rezim Soeharto pada 1982, menerapkan cara-cara tradisional pertanian di Belanti Siam. Meskipun petani setempat hanya menjalankan apa yang diajarkan oleh orangtua, hasilnya cukup memuaskan. Mereka berhasil mencapai panen padi 4,5 ton GKG per hektare, bahkan dalam kondisi panjangnya musim kemarau dan fenomena El Nino.

Meskipun program food estate menghadapi kendala, Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau tetap menganggapnya sebagai kesuksesan tertunda. Program ini diperuntukkan bagi 10 ribu hektare lahan eksisting dan 3.800 hektare area lahan baru di Pulang Pisau.

Kepala Dinas Pertanian Pemkab Pulang Pisau, Godfrison, menilai bahwa masyarakat perlu menyesuaikan diri dengan penggunaan teknologi pertanian untuk mengatasi berbagai kendala dalam pertanian. Selain itu, perlu intervensi terus-menerus terhadap kondisi tanah gambut di Pulang Pisau.

Menanggapi masalah tanah gambut, Godfrison menjelaskan bahwa area persawahan di Pulang Pisau sebelumnya merupakan hutan gambut yang diubah menjadi lahan pertanian transmigrasi 40 tahun lalu. Untuk menjadikannya lahan pertanian, diperlukan intervensi teknologi pertanian untuk menurunkan tingkat keasaman di lahan gambut.

Namun, Walhi (Wahana Lingkungan Hidup) menilai bahwa pemerintah kurang terencana dalam melaksanakan program pengentasan pangan di daerah. Program food estate di Kalteng dianggap tidak mempertimbangkan kajian mendalam mengenai hukum, lingkungan, dan riset. Walhi Kalteng menyoroti kerusakan lingkungan sebagai dampak dari program ini dan menyatakan bahwa program tersebut terbengkalai di beberapa lokasi, mengancam masyarakat sekitar dengan potensi bencana alam.

Dalam konteks nasional, Syahrul Yasin Limpo, ketika masih menjabat Menteri Pertanian mengaku tetap optimis mencapai target produksi beras dalam negeri sebesar 55,42 juta ton pada tahun 2024. Meskipun situasi kemarau mempengaruhi beberapa wilayah, Mentan tetap menjaga optimisme dan menekankan pada perencanaan program pertanian untuk mencapai target tersebut.

Walaupun berbagai program pertanian menghadapi kendala dan tantangan, kerja sama antara pemerintah dan petani lokal diharapkan dapat memperbaiki situasi dan memberikan dampak positif bagi ketahanan pangan nasional.