Rapat Hak Angket DPRD Kaltim Memanas, Golkar dan Gerindra Adu Argumen?

Reza mengaku tersinggung karena pernyataan tersebut dinilai menyentuh martabat pribadi hingga keluarganya. Ia menegaskan, grup WhatsApp DPRD merupakan sarana komunikasi resmi yang harus dijaga etika dan saling menghormati.

“Ini menyangkut etika dan marwah. Grup ini forum kedinasan, bukan untuk merendahkan secara personal,” tegasnya.

Ia juga menilai ucapan tersebut berpotensi melanggar kode etik DPRD serta Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Karena itu, Reza melaporkan persoalan tersebut ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD).

“Saya sudah menyerahkan aduan ke MKD,” katanya.

Menanggapi hal itu, Syahariah Mas’ud tidak membantah telah melontarkan pernyataan emosional di grup WhatsApp. Ia mengaku ucapannya dipicu kekecewaan terhadap minimnya kebersamaan antarfraksi saat menghadapi aksi demonstrasi di depan Gedung DPRD Kaltim.

“Saya sudah menunggu sekitar pukul 14.00 untuk menemui massa aksi. Namun saya kecewa karena saat kami sudah siap di luar, tidak ada fraksi lain yang muncul kecuali Golkar,” ujarnya.

Ia menyebut, sebelumnya terdapat kesepakatan bahwa seluruh fraksi akan bersama-sama menghadapi massa aksi. Namun, kondisi di lapangan dinilai tidak sesuai dengan komitmen tersebut.

“Saya mohon maaf jika bahasa saya di grup terkesan kasar. Saat itu situasinya mendesak. Sepengetahuan saya, Pak Reza termasuk yang mendorong hak angket. Tapi ketika ada demonstrasi, beliau tidak muncul. Seharusnya ikut berada di depan,” tambahnya.

Syahariah juga menyinggung bahwa Fraksi Golkar telah menyetujui percepatan jadwal rapat atas usulan Reza, agar pembahasan hak angket tidak berlarut-larut. Namun, ia merasa fraksinya justru ditinggalkan saat harus menghadapi demonstran.

“Ada apa ini?” ujarnya dengan nada tinggi.

Pernyataan tersebut kembali memancing reaksi keras dari Reza. Ia mengakui sebagai salah satu pengusul percepatan pembahasan hak angket, namun menegaskan tidak dapat menerima ucapan yang diarahkan kepadanya.

“Demi Allah, saya tidak terima,” ucapnya dengan nada emosional.

Situasi rapat pun semakin memanas hingga sejumlah anggota DPRD berupaya meredakan ketegangan. Beberapa legislator bahkan meminta pimpinan rapat untuk melakukan skorsing karena pembahasan dinilai telah keluar dari substansi agenda.

“Skors saja, pimpinan. Ini sudah menyangkut persoalan pribadi,” kata Sarkowi V Zahry dari Fraksi Golkar.

Setelah sempat memanas, rapat akhirnya dilanjutkan dengan agenda penyerahan dokumen usulan penggunaan hak angket kepada pimpinan DPRD Kaltim. Dokumen tersebut disebut telah ditandatangani sedikitnya 21 anggota DPRD yang mewakili masing-masing fraksi, kecuali Fraksi Golkar.

Sebelumnya, pada pertengahan April 2026, ribuan mahasiswa di Samarinda menggelar aksi demonstrasi untuk mengkritisi kepemimpinan Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud. Berdasarkan pantauan di lapangan, jumlah massa diperkirakan mencapai sekitar 4.000 orang.

Massa memadati Jalan Gajah Mada hingga kawasan Teras Samarinda dengan bentangan hampir satu kilometer. Aksi yang digagas gabungan mahasiswa dan elemen masyarakat sipil itu membawa sejumlah tuntutan, di antaranya mendesak DPRD Kaltim menggunakan hak angket dan interpelasi.

Dalam aksi tersebut, massa menyoroti sejumlah kebijakan gubernur yang dinilai tidak berpihak pada kondisi ekonomi masyarakat. Salah satu yang menjadi sorotan adalah alokasi anggaran daerah sebesar Rp25 miliar untuk renovasi rumah jabatan gubernur, serta pengadaan mobil dinas mewah merek Land Rover senilai Rp8,5 miliar.

Para demonstran juga membentangkan spanduk bertuliskan “Kaltim Darurat KKN” sebagai bentuk kritik terhadap dugaan praktik nepotisme, termasuk penempatan kerabat di sejumlah posisi strategis pemerintahan.

Diketahui, Syahariah Mas’ud merupakan saudara kandung Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud dan sama-sama aktif di Partai Golkar. Selain menjabat sebagai gubernur, Rudy juga menjabat Ketua DPD I Partai Golkar Kalimantan Timur. Sementara itu, Ketua DPRD Kaltim, Harun Mas’ud, juga merupakan saudara kandung gubernur.

Dalam video rapat yang beredar, sejumlah anggota DPRD Kaltim dari Fraksi Golkar turut menyinggung dugaan adanya kepentingan politik di balik aksi demonstrasi tersebut. Syahariah bahkan secara terbuka menuding Akhmed Reza Pahlevi sebagai pihak yang paling aktif mendorong penggunaan hak angket terhadap kepemimpinan Rudy Mas’ud.