Ratusan THL PPU Tagih Janji, Minta Kejelasan Status Kepegawaian

11 Agu 2025, 19:30 WIB

Ervan Masbanjar

Aksi demo honorer di Pemkab PPU tuntut PPPK penuh waktu (IDN Times/Ervan)

Intinya sih...

Proses pengusulan status R3 dan R4 belum transparan
Aksi damai sebagai langkah terakhir setelah upaya sebelumnya
Pemerintah daerah sudah mengajukan pengusulan
Usulkan Non-ASN dapatkan NIK layaknya ASN

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Penajam, IDN Times – Ratusan Tenaga Harian Lepas (THL) atau honorer di lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) yang tergabung dalam Forum Teknis Indonesia (Fortekin) PPU menggelar aksi damai, Senin (11/8/2025). Mereka mendatangi Kantor Bupati dan Kantor DPRD PPU untuk menuntut percepatan pengusulan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) penuh waktu serta kejelasan status R3 dan R4.

Ketua Fortekin PPU, Arman, menegaskan status R3 dan R4 sangat penting untuk kepastian kerja dan peningkatan kesejahteraan tenaga teknis. Namun, proses pengusulan hingga kini dinilai belum transparan.
“Kami butuh percepatan dan keterbukaan informasi. Selama ini prosesnya membuat tenaga teknis bingung,” ujar Arman.

1. Aksi massa di Kantor Bupati dan DPRD PPU

Aksi demo honorer di Pemkab PPU tuntut PPPK penuh waktu di kantor bupati PPU (IDN Times/Ervan)

Aksi dimulai di halaman Kantor Bupati PPU dengan membawa spanduk dan poster tuntutan, lalu berlanjut ke gedung DPRD PPU. Mereka menyatakan aksi ini merupakan langkah terakhir setelah berbagai upaya penyampaian aspirasi sebelumnya tidak membuahkan hasil.

Wakil Bupati PPU, Abdul Waris Muin, yang menerima massa aksi mengapresiasi penyampaian aspirasi secara damai. Ia memastikan pemerintah daerah sudah mengajukan percepatan pengusulan status R3 dan R4.

“Kami paham keresahan rekan-rekan. Proses sudah berjalan, mohon menunggu kebijakan selanjutnya,” katanya.

2. Sebanyak 627 formasi PPPK paruh waktu telah tuntas,

Aksi demo honorer di Pemkab PPU tuntut PPPK penuh waktu di kantor bupati PPU (IDN Times/Ervan)

Sekretaris Daerah PPU, Tohar, menambahkan bahwa dari total 1.821 THL, sebanyak 627 formasi PPPK paruh waktu telah tuntas, sementara 1.194 sisanya masih diproses.
“Kami mengusulkan agar Non-ASN mendapat Nomor Induk Pegawai layaknya ASN. Yang paruh waktu akan diusulkan bertahap, sesuai situasi dan kondisi,” jelasnya.

Ia menyebut, berdasarkan data Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia PPU, sebanyak 925 dari 1.194 THL sudah diusulkan ke Badan Kepegawaian Negara (BKN). Sisanya masih dalam tahap pengolahan data.
“Pengangkatan penuh waktu tidak hanya bergantung pada pemerintah daerah, tapi juga proses administrasi dan persetujuan BKN,” tambahnya.

3. DPRD PPU berjanji kawal tuntutan massa

Ilustrasi. Aksi demontrasi yang dilakukan oleh tenaga honorer Lotim (IDN Times/Ruhaili)

Di DPRD PPU, pendemo diterima Ketua DPRD Raup Muin. Ia berjanji akan memantau proses penyelesaian tuntutan tersebut.
“Kami akan mengawal agar status R3, R4, dan perubahan status kepegawaian dapat segera terealisasi,” tegas Raup.