Respons Gibran di Muara Kate: Tegur Pejabat, Janji Tuntaskan Kasus Russel

Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming akhirnya menjejakkan kakinya di Muara Kate, Sabtu (14/6/2025) petang, 211 hari setelah Russel tewas diserang OTK. Kedatangan Gibran ini kurang sehari dari tujuh bulan tragedi Muara Kate.

Selama nyaris dua jam, Gibran berdiskusi dengan warga Muara Kate. Dalam pertemuan yang berlangsung sederhana itu, warga menyampaikan unek-uneknya terkait aktivitas hauling batu bara dan kasus tewasnya Russel, yang hingga tujuh bulan ini tak kunjung menemukan titik terang.

Kunjungan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka ke Muara Kate, Kalimantan Timur, Sabtu (14/6/2025), meninggalkan kesan mendalam bagi warga setempat. Gibran menyempatkan waktu lebih dari satu jam berada di posko warga untuk mendengarkan langsung keluhan dan aspirasi mereka, termasuk soal kasus pembunuhan Russel dan aktivitas hauling batu bara di jalan nasional.

“Mas Wapres itu datang dua kali ke posko. Sudah pamit, salat Magrib, lalu balik lagi. Warga sampai kaget. Beliau ingin mendengar lebih banyak,” ujar Mei Christy, aktivis perempuan Dayak sekaligus pendamping warga Muara Kate, kepada IDN Times, Sabtu (14/6/2025).

Dalam kunjungannya, Gibran tidak hanya mendengar, tetapi juga mencatat dan memerintahkan pejabat yang ada untuk segera menangani sejumlah persoalan.

“Beliau menegaskan: ‘Bapak Ibu jangan takut. Apa pun yang Bapak Ibu ketahui, sampaikan ke saya. Jangan ada yang ditutupi.’ Bahkan sempat meminta aparat untuk menjauh sejenak agar warga lebih nyaman bicara,” ungkap Mei.

Menurutnya, warga akhirnya terbuka. Mereka menyampaikan berbagai kekhawatiran, mulai dari intimidasi, kerusakan lingkungan, hingga dugaan keterlibatan pihak tertentu dalam kasus kematian Russel.

“Mas Gibran melihat langsung foto-foto jenazah almarhum Russel. Beliau bilang, ‘Ini luar biasa jahat’ dan meminta aparat berjaga agar warga merasa aman meski beliau sudah pergi dari lokasi,” tambah Mei.

Kasus tewasnya Russel yang telah berjalan selama tujuh bulan menjadi sorotan utama Wapres. Menurut Mei, Gibran bahkan meminta Kapolda Kaltim untuk menyelesaikan kasus ini secepatnya.

“Beliau mempertanyakan langsung, ‘Sudah ada undang-undang, sudah ada perda, kok masih banyak yang tidak lurus?’ Hari Senin depan, semua instansi termasuk kementerian dipanggil ke Jakarta,” ungkapnya.

Gibran juga menunjukkan kekesalan ketika mendapati tidak ada satu pun pejabat daerah yang datang atau mengucapkan belasungkawa pasca-kematian Russel.

“Mas Gibran bertanya, ‘Setelah kejadian, siapa yang datang ke sini? Pejabat kalian ada?’ Warga jawab, tidak ada. Beliau marah sekali,” kata Mei.

Meski sebagian publik menilai kunjungan Gibran sebagai pencitraan, warga merasakan perubahan langsung. Sejumlah laporan warga terkait jalan rusak dan jembatan bolong di Batu Kajang langsung ditindaklanjuti.

“Jalan nasional yang rusak sudah di-ACC untuk diperbaiki tahun ini. Bahkan tim dari Setwapres dan kementerian terkait sudah turun duluan sebelum Mas Gibran datang,” kata Mei.

Kedatangan Gibran dianggap sebagai titik terang baru bagi warga Muara Kate. “Warga tidak menuntut waktu atau target penyelesaian. Tapi mereka kembali percaya. Selama tujuh bulan ini, mereka merasa sendirian. Baru sekarang, mereka merasa diperhatikan,” kata Mei.

Bagi warga, kehadiran orang nomor dua di Indonesia yang datang secara khusus dan duduk bersama dengan mereka menjadi momen langka yang membangkitkan semangat kolektif.

“Mas Gibran duduk bersandar di tumpukan barang, bukan kursi empuk. Itu bukan pencitraan. Itu empati,” tutupnya.

Camat Muara Komam, Mustafa, membenarkan Wapres Gibran banyak mendengar dan mencatat keluhan warga. Tuntutan utama adalah penghentian total hauling di jalan nasional dan penyelesaian kasus Russel.

"Warga bilang, kalau pelakunya dari kelompok mereka sendiri, ya silakan ditindak. Asal jangan direkayasa," kata Mustafa.

Warga juga meminta perlindungan, karena masih ada pihak yang ingin hauling kembali diizinkan. Demonstrasi sopir di Batu Sopang jadi salah satu sinyal tekanan itu. "Warga minta Perda jangan cuma jadi tulisan. Harus dijalankan," tegasnya.

Menurut Mustafa, Gibran berjanji akan menindaklanjuti semua aduan itu pada rapat khusus Senin (16/6/2025) di Jakarta. Kementerian ESDM juga disebut akan dilibatkan.

Dia menambahkan, dalam pertemuan di Balai Desa, perwakilan PT MCM juga hadir. Namun, selama jalannya pertemuan, tak satu patah kata pun dilontarkan perwakilan perusahaan ini. “Saya tidak tahu jabatannya apa perwakilan Mantimin (PTM) itu. Tapi selama pertemuan dia diam saja,” tutup Mustafa.

Selain mengunjungi posko, Gibran sempat mendatangi Balai Desa Muara Langon, Kecamatan Muara Komam tempat digelarnya pertemuan Forkopimda dengan warga dan perwakilan perusahaan.

Namun, menurut sumber media ini, Gibran justru memilih tidak masuk ke ruangan tersebut. “Beliau memilih ruangan lain dan memanggil Kapolda, Pangdam, serta Wakil Gubernur. Info yang kami dengar, beliau marah besar,” ujar sumber tersebut.

"Mas Wapres dengan wajah serius mempertanyakan kenapa sudah ada UU Minerba dan Perda Kaltim Nomor 10/2012, tapi banyak yang tidak jalan di sini?" kata sumber media ini.

Setelah pertemuan tertutup itu, Pangdam, Kapolda, dan Wagub keluar ruangan. "Kami dengar Gibran marah-marah," kata sumber yang juga merupakan undangan khusus ini.

Secara garis besar, Gibran memberi catatan khusus dan meminta mereka segera menyelesaikan konflik warga dengan perusahaan tambang ini. Ia juga meminta ada jaminan perlindungan terhadap warga.

"Wapres juga bilang, masalah ini akan dibawa ke rapat khusus hari Senin di Jakarta. Semua instansi terkait akan dipanggil. Mas Wapres mempertanyakan kenapa penegakan hukum di sini lemah," lanjut sumber media ini.

Upaya konfirmasi kepada Kapolda Kaltim, Irjen Pol Endar Priantoro belum mendapat respons.

Hanya Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji yang membantah informasi Wapres Gibran marah-marah dalam pertemuan di Balai Desa Muara Langon. “Tidak ada, hanya memastikan ke kapolda dan pangdam saja agar proses hukumnya segera diselesaikan yang sudah berprogres,” ujar dia.