Retribusi Pelabuhan Benuo Taka Indikasi Korupsi, Ini Jawaban DPRD PPU

Syahruddin mengatakan, Pelabuhan Benuo Taka dikelola perusahaan daerah milik Pemkab PPU. Sesuai keputusan Peraturan Daerah (Perda) PPU. 

“Kami di DPRD PPU sebelum-sebelumnya sudah mengingatkan agar patuhi Perda nya, jangan diingkari, jika tidak pasti dapat masalah,” tukasnya.

Kepatuhan-kepatuhan itu, lanjutnya, sangat diharapkan pihaknya sehingga tidak menimbulkan masalah hukum sebagaimana dugaan kejaksaan tersebut. 

Sebagai anggota legislatif, Syahruddin terus mengingatkan agar Pemkab PPU mematuhi aturan ditetapkan dalam perda itu.

“Sebagai pengawas, DPRD selalu mengingatkan tak henti-hentinya, agar patuhi regulasi yang ada jangan bermain di air keruh nanti akibatnya kurang baik,” tegasnya. 

Menurutnya, dugaan korupsi yang disampaikan oleh kejaksaan itu mungkin saja ada, karena memang mereka punya wewenang mengindikasikannya ke aras sana. DPRD PPU sendiri tidak memiliki kewenangan dan kapasitas dalam pengungkapan kasusnya. 

“Patuhi saja regulasi yang ada seperti Perda dan Peraturan Bupati (Perbup) jika melenceng pasti ada indikasi korupsi,” ujarnya.

Sebelumnya, Kepala Kejari PPU Agus Chandra dalam peringatan Hari Bhakti Adhyaksa membeberkan adanya dugaan praktik korupsi di Pelabuhan Benuo Taka.

"Potensi tersangka bukan saja dari aparatur sipil negara (ASN) saja tapi juga dari swasta. Sementara tim penyidik juga telah melakukan penyelidikan dan kini meningkatkan statusnya menjadi penyidikan," tegasnya. 

Kajari mengatakan, tim penyidik menemukan adanya indikasi korupsi karena berkurang pendapatan daerah dari sektor retribusi pelabuhan itu, sepanjang tahun 2019 hingga 2022 mencapai sekitar Rp3 miliar.

“Kami kami duga ada wajib retribusi atau pengguna jasa pelabuhan tidak membayarkan retribusi,” kata Chandra. 

Bahkan, tambahnya, pihaknya juga sudah berkoordinasi dengan auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), sehingga kasus ini akan bergulir pada semester kedua dengan statusnya menjadi penyidikan. 

"Pengelola retribusi Pelabuhan Benuo Taka Buluminung adalah Dinas Perhubungan PPU. Dan kami di tahap penyidikan ini berupaya membuat terang permasalahannya," sebut Chandra.

Tim penyidik, sambungnya, berupaya mencari siapa paling bertanggung jawab atas berkurangnya pendapatan daerah dari sektor retribusi Pelabuhan Benuo Taka. 

“Kami dalami indikasi retribusi pelabuhan yang dipotong dan tidak disetorkan ke kas daerah. Itu harus diungkap dan disajikan di persidangan kelak,” pungkasnya.