Revolusi Pendidikan! Koding dan Kecerdasan Artifisial Diajarkan Mulai SD

Disinggung soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang wajibnya pendidikan dasar gratis, Abdul Mu’ti belum bisa memastikan kebijakan pemerintah terhadap sekolah swasta. “Belum ada keputusan resmi,” ucapnya saat menghadiri Gelar Karya Peningkatan Mutu Pendidikan di Kantor Otorita IKN, Jumat (13/6/2025).

Ia menyampaikan bahwa kementeriannya akan segera menggelar rapat lintas kementerian untuk membahas tindak lanjut dari putusan MK. “Rapat itu akan membahas mulai dari petunjuk teknis hingga alokasi dana yang dibutuhkan. Jadi, belum bisa saya sampaikan kepastiannya saat ini,” katanya.

Sebelumnya, Mahkamada Konstitusi memutuskan bahwa pendidikan tingkat SD dan SMP harus diselenggarakan secara gratis tanpa pungutan biaya, baik di sekolah negeri maupun swasta. Putusan tersebut merupakan hasil perubahan norma frasa dalam Pasal 34 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas).

Abdul Mu’ti meminta masyarakat bersabar menunggu keputusan resmi dari pemerintah. “Nanti tergantung dari hasil rapat lintas kementerian bersama,” kata dia.

Sementara itu, Kemendikdasmen bersama OIKN juga tengah mendorong transformasi pendidikan dasar yang inklusif dan berorientasi masa depan di wilayah IKN. Melalui kerja sama dengan Program INOVASI—kemitraan Indonesia dan Australia—berbagai inisiatif telah dilakukan, mulai dari pelatihan guru PAUD hingga penguatan karakter dan literasi di sekolah dasar.

“Di IKN, kami percaya kota pintar dimulai dari sekolah yang cerdas, guru yang berdaya, dan anak-anak yang belajar secara bermakna,” kata Kepala OIKN Basuki Hadimuljono.

Basuki menyampaikan bahwa selain membangun sekolah baru di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), OIKN juga bertanggung jawab meningkatkan mutu 355 sekolah yang sudah ada agar manfaatnya bisa dirasakan langsung oleh seluruh warga.

Dalam evaluasi satu semester, Program INOVASI mencatat peningkatan signifikan dalam kemampuan membaca siswa, dari 52,4 persen menjadi 71 persen. Suasana kelas juga menjadi lebih menyenangkan, dengan keterlibatan orang tua yang semakin aktif dalam proses belajar-mengajar.

Menteri Abdul Mu’ti menyebut kolaborasi ini sejalan dengan strategi nasional “Partisipasi Semesta” untuk mewujudkan “Pendidikan Bermutu untuk Semua.”

“Kemitraan adalah fondasi utama dalam menciptakan transformasi pendidikan yang bermutu, inklusif, dan merata, yang melayani setiap anak Indonesia,” tegas Mu’ti.