Balikpapan, IDN Times - Pemerintah Kota Balikpapan, Kalimantan Timur (Kaltim) mengerahkan 4.094 personel Perlindungan Masyarakat (Linmas) untuk turut mengamankan pelaksanaan tahapan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
“Kami siapkan sejumlah itu terutama untuk menjaga tempat pemungutan suara atau TPS saat pemilu,” kata Asisten I Sekretaris Kota Balikpapan Zulkifli diberitakan Antara di Balikpapan, Jumat (20/10/2023).
Setiap TPS akan dijaga dua orang Linmas. Berdasarkan perhitungan jumlah warga yang memiliki hak suara, di Balikpapan ada 2.074 TPS. Para Linmas tersebut bertugas di bawah kendali operasi (BKO) Polda Kaltim. Mereka juga sudah mendapatkan pelatihan pengamanan, antara lain dari gelaran Sispamkota beberapa waktu lalu.
Para Linmas sudah berjaga di TPS sejak surat suara dan logistik pemilu lainnya tiba di TPS tempatnya bertugas.
“Selain menjaga TPS, Linmas juga menjaga dan mengawal kotak suara saat dibawa dari TPS ke PPK (panitia pemungutan suara di kecamatan),” kata Zulkifli.
Aparat Linmas adalah tenaga pengamanan sipil yang direkrut dari lingkungan tempat tinggalnya. Karena itu mereka sangat mengenal lingkungannya tersebut, baik fisik seperti jalan lingkungan dan bangunan-bangunannya, hingga manusia-manusianya.
Pengetahuan itu sangat bermanfaat dalam pengamanan. Mereka mengenal potensi kerawanan dan bisa membantu aparat kepolisian mengantisipasinya.
Adapun pengamanan utama pemilu ditugaskan kepada polisi dan melibatkan juga TNI. Untuk wilayah Kalimantan Timur, Polda Kaltim mengerahkan 5.388 personel aparat gabungan di bawah Operasi Mantap Brata 2023-2024.
Menurut Kapolda Kaltim saat itu, Inspektur Jenderal Pol Imam Sugianto, Operasi ini dibagi dalam 2 tahap, yaitu pada 2023 selama 74 hari sampai 31 Desember dan kemudian 148 hari di 2024 hingga tanggal 20 Oktober.
Tahapan pemilu yang sedang berlangsung saat ini adalah penentuan pasangan calon presiden-calon wakil presiden oleh partai-partai politik dan pendaftarannya di Komisi Pemilihan Umum. Sebelumnya adalah penetapan calon-calon legislatif untuk DPRD kabupaten/kota, DPRD provinsi, DPR RI, dan DPD RI.