Rp8,5 M untuk Mobil Gubernur, Bisa Jadi 33 Ambulans untuk Warga

27 Feb 2026, 11:24 WIB

Jaguar Land Rover (unsplash.com/Zakaria Zayane)

Balikpapan, IDN Times - Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Mulawarman (Unmul) Samarinda, Purwadi Purwoharsojo, kembali melontarkan kritik terhadap rencana pengadaan mobil dinas mewah Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, senilai Rp8,5 miliar.

Menurut Purwadi, kebijakan tersebut dinilai tidak selaras dengan kondisi keuangan daerah yang sedang tertekan setelah Dana Bagi Hasil (DBH) tahun 2026 dipangkas menjadi Rp3,13 triliun, dari sebelumnya Rp9,9 triliun pada 2025.

Ia membandingkan anggaran mobil dinas gubernur dengan alokasi bantuan ambulans untuk kabupaten/kota di Kaltim. Pemprov Kaltim, kata dia, hanya menganggarkan Rp2,8 miliar untuk pengadaan 11 unit ambulans.

“Dengan Rp8,5 miliar, seharusnya bisa membeli sekitar 33 unit ambulans untuk masyarakat. Ini soal skala prioritas,” ujar Purwadi.

1. Pengetatan penggunaan mobil dinas plat merah

Ilustrasi penggunaan mobil dinas di luar peruntukannya. (IDN Times/Istimewa)..

Ia menilai di tengah keterbatasan fiskal, pemerintah daerah semestinya lebih mengutamakan kebutuhan publik ketimbang fasilitas pejabat. Purwadi juga mendorong Gubernur Rudy Mas’ud memberi contoh dengan memperketat penggunaan kendaraan dinas, termasuk melarang pemakaian di luar jam kerja.

Menurutnya, praktik penyalahgunaan mobil dinas masih kerap terjadi. Ia bahkan menyebut ada kendaraan dinas berpelat merah yang diganti menjadi pelat hitam untuk kepentingan pribadi.

“Itu juga bagian dari efisiensi anggaran. Jangan sampai kendaraan dinas dipakai untuk urusan pribadi tanpa rasa malu,” tegasnya.

Purwadi menambahkan, praktik serupa disebut sudah berlangsung sejak masa gubernur sebelumnya, seperti Awang Faroek Ishak dan Isran Noor. Ia berharap Rudy Mas’ud dapat mengambil sikap berbeda dan menghentikan budaya hedonisme di lingkungan birokrasi.

2. Penanganan persoalan mendasar di Kaltim

Ekonom Universitas Mulawarman, Purwadi Purwoharsojo. Foto istimewa

Lebih jauh, Purwadi mengingatkan masih banyak persoalan mendesak yang perlu dituntaskan pemerintah daerah. Di antaranya pembangunan infrastruktur jalan antarwilayah, layanan kesehatan dan pendidikan, penyediaan air bersih, listrik dan internet di daerah perbatasan, penanganan lubang bekas tambang, hingga persoalan banjir.

Menurutnya, penyelesaian masalah-masalah tersebut jauh lebih penting dibandingkan pengadaan mobil dinas mewah yang manfaatnya terbatas pada pejabat tertentu.

Karena itu, ia meminta Pemprov Kaltim membatalkan rencana pembelian mobil dinas senilai Rp8,5 miliar tersebut. Ia juga mendorong agar kebijakan serupa diterapkan di DPRD Kaltim yang mengalokasikan sekitar Rp6,5 miliar untuk pengadaan mobil dinas pimpinan dewan.

“Apa salahnya dibatalkan saja. Kebijakan anggaran bisa direvisi jika memang tidak menjadi prioritas,” katanya.

3. Dinasti politik d Kaltim

Ketua DPRD Kaltim, Hasanaddin Mas'ud (kanan) menyerahkan dokumen Pokok Pikiran DPRD Kaltim kepada Gubernur Kaltim, Rudy Mas'ud pada Senin (5/5/2025) kemarin. (Dok. DPRD Kaltim)

Selain soal anggaran, Purwadi turut menyinggung isu dinasti politik di Kaltim. Ia mengingatkan agar pejabat yang memiliki hubungan keluarga tetap mengedepankan profesionalisme dalam menjalankan tugas.

Sebagai catatan, sejumlah anggota keluarga Mas’ud saat ini menduduki posisi strategis di Kalimantan Timur, di antaranya Gubernur Rudy Mas’ud, Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud, serta Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas’ud.

Sementara itu, Abdul Gafur Mas’ud yang pernah menjabat Bupati Penajam Paser Utara telah menjadi terpidana dalam kasus korupsi yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).