Saling Sindir di Pilgub Kalbar hingga Petahana Kritik Kinerja DPR RI

Pemekaran Provinsi Kapuas Raya masih menjadi wacana panas di Kalbar. Rencana ini mencakup wilayah timur Kalbar yang meliputi Kabupaten Sanggau, Sekadau, Melawi, Sintang, dan Kapuas Hulu. Meski upaya telah dilakukan selama kepemimpinan Sutarmidji dan Ria Norsan pada periode 2018-2023, realisasinya belum juga terwujud.

Krisantus mempertanyakan keberanian Sutarmidji untuk menjanjikan pemekaran Kapuas Raya pada 2018, meski moratorium pembentukan daerah otonomi baru (DOB) yang diberlakukan sejak 2006 belum dicabut.

“Seingat saya, bapak pada 2018 pernah berstatemen akan memekarkan Kapuas Raya. Sementara, moratorium dari era SBY hingga Jokowi belum dicabut. Apa pertimbangan bapak saat itu untuk menyampaikan pernyataan tersebut?” tanya Krisantus.

Menanggapi pertanyaan tersebut, Sutarmidji menegaskan bahwa selama kepemimpinannya bersama Ria Norsan, semua prosedur yang menjadi kewenangan pemerintah daerah telah diselesaikan.

“Saya bersama Ria Norsan waktu itu menandatangani persetujuan pemekaran Kapuas Raya. Sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur, semua kewenangan yang harus kami lakukan sudah dijalankan,” ujar Sutarmidji dengan tegas.

Ia juga menjelaskan bahwa berkas persyaratan pemekaran telah diserahkan kepada berbagai pihak di tingkat nasional, termasuk Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam), Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Daerah (DPD), serta Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

“Kami telah menyerahkan semua dokumen ke instansi terkait, mulai dari Kemendagri hingga DPR. Seluruh prosedur sudah kami penuhi,” imbuhnya.

Setelah menyebutkan bahwa semua berkas telah lengkap dan diserahkan kepada pemerintah pusat, Sutarmidji balik menyerang Krisantus yang pernah menjabat sebagai anggota DPR RI Dapil II Kalimantan Barat.

“Masalahnya yang harus bertanya itu saya. Apa yang dibuat anggota DPR RI dari dapil II, karena untuk membentuk provinsi itu harus dengan undang-undang, yang buat undang-undang itu DPR bersama Presiden bukan Gubenrur,” tegasnya.

“Kalau Gubernur bisa memekarkan provinsi, saya rasa sejak saya dilantik saya dan Pak Ria Norsan sudah memekarkan itu. Yang jadi tanda tanya apa kerja anggota DPR RI tidak membuat Undang-Undang pemekaran provinsi Kapuas Raya?” tutupnya.