Samarinda dalam Bayang-bayang Golput Jelang Pilkada 2020

Firman tak menampik, jika angka partisipasi politik merupakan ancaman. Meski demikian dirinya juga tak bisa menggaransi 622.100 pemilih tetap (versi Pileg/Pilpres 2019) itu bakal datang ke tempat pemungutan suara. Sebab memilih atau tidak itu adalah hak. Itu sebabnya, pihaknya akan selalu berusaha meningkatkan partisipasi pemilih lewat sosialisasi.

Pada pesta demokrasi sebelumnya saja, dari total DPT itu hanya 449. 177 yang menggunakan hak pilihnya. Namun angka dianggap baik bila dibandingkan Piwali 2015. 
"Saat itu partisipasi pemilih Samarinda memang rendah," terangnya.

Wajar demikian, sebab di Kalimantan Timur, partisipasi pemilih Samarinda saat itu hanya 49,76 persen dari 379.893 pemilih sementara Kutai Timur juga menghadapi persoalan sama, angka partisipasi pemilih hanya 50,13 persen dari 152.372 jiwa.

Sementara paling tinggi partisipasi pemilih ada di Kabupaten Mahakam Ulu mencapai 76,51 persen dari 18.091 pemilih.

Daerah lainnya melebihi 50 persen, misal Balikpapan 60,11 persen, Bontang 65,18 persen, Kubar 67,75 persen, Kutai Kartanegara (Kukar) 58,89 persen, Berau 63,57 persen, dan Paser 67,60 persen. Pilwali saat itu melibatkan sembilan kabupaten/kota di Katim. Hanya Penajam Paser Utara (PPU) yang tak turut.

"Sekali lagi memilih itu hak, kami tidak punya kewenangan untuk memaksa apalagi menyeret ke TPS. Kami hanya bisa mengingatkan lewat sosialisasi. Harapan kami bisa seperti Pileg (partisipasi pemilih)," jelasnya.

Secara historis, Sri Yuniarti, peneliti dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dalam jurnalnya Golput dan Pemilu Indonesia (2009) menyebut golput mulai populer pada tahun 70-an. Gerakan itu dipelopori oleh Arif Budiman yang kala itu merupakan dosen sekaligus aktivis reformasi (sekarang guru besar Universitas Melbourne, Australia).

Golongan ini hadir akibat ketidakpuasan terhadap pelaksanaan pemilu 1971, sebab menurut kalangan aktivis kampus, pemilihan pemimpin negara saat itu merupakan ajang penipuan sistematis terhadap rakyat. Gerakan tersebut didominasi oleh cendekiawan muda kampus. Protes pertama mereka adalah mengumandangkan ide tidak ikut pemilu. Perlahan-lahan, ide golput pun menyebar dan akhirnya bisa diterima khususnya masyarakat melek politik.

Menukil data dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), tren golput alami peningkatan dari tahun ke tahun. Misal, tingkat golput awalnya hanya sebesar 8,60 persen pada 1955, lalu turun 5,2 persen menjadi 3,4 persen pada 1971. Kemudian, pada Pemilu 1977 hingga 1997, tingkat golput perlahan mengalami kenaikan.

Soebagio (2008) dalam jurnal politik "Implikasi Golongan Putih dalam Perspektif Pembangunan Demokrasi di Indonesia" menuliskan, secara umum, tingkat golput di era Orde Baru (1955-1997) cenderung lebih rendah dibandingkan era setelahnya, yaitu berada pada rentang 3 hingga 6 persen. Hal ini terjadi karena pemilihan pada era ini berupa pengalaman mobilisasi, bukan partisipasi.