Samarinda Siap Bangun Sekolah Rakyat, Daerah Lain Terkendala Lahan

26 Jun 2025, 16:10 WIB

Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kaltim, Andi Muhammad Ishak. (Dok. Pemprov Kaltim)

Samarinda, IDN Times – Dari lima usulan pembangunan sekolah rakyat di Kalimantan Timur, baru Kota Samarinda yang dinilai siap memulai pembangunan fisik pada 2025. Empat usulan lainnya—satu milik Pemerintah Provinsi Kaltim dan tiga dari kabupaten/kota yaitu Kutai Kartanegara, Penajam Paser Utara, dan Berau—masih dalam proses penilaian oleh tim pusat.

Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kaltim, Andi Muhammad Ishak, menjelaskan bahwa kesiapan lahan menjadi faktor krusial dalam realisasi pembangunan sekolah rakyat.

“Kemungkinan pembangunan bisa dilakukan tahun ini sangat tergantung dari kesiapan lahan. Harapannya, Juli ini sudah bisa berkontrak jika lahan siap bangun,” kata Andi.

1. Samarinda paling siap

ilustrasi sekolah rakyat

Menurutnya, Kementerian Sosial telah melakukan peninjauan langsung ke lokasi di Samarinda guna mempercepat pelaksanaan pembangunan. Sementara itu, daerah lain, termasuk usulan dari provinsi, masih menghadapi kendala terkait lahan yang dinilai perlu pematangan lebih lanjut.

“Lahan yang sudah diajukan masih dalam penilaian. Kami juga diminta untuk menyiapkan lahan alternatif yang benar-benar siap bangun,” tambahnya.

2. Pembangunan fisik ditarget mulai tahun ini

ilustrasi Sekolah Rakyat (IDN Times/Sukma Mardya Shakti)

Jika proses survei menunjukkan pematangan lahan bisa diselesaikan dalam dua bulan, maka pembangunan sekolah rakyat kemungkinan bisa dimulai tahun ini. Namun, apabila pematangan tidak bisa dilakukan tepat waktu, pembangunan dari usulan provinsi kemungkinan akan dialihkan ke tahun depan.

Pemerintah pusat terus mengalokasikan pembangunan sekolah rakyat setiap tahun, dengan syarat utama kesiapan lahan dari daerah pengusul.

3. SMA 16 Samarinda diproyeksikan jadi lokasi permanen

ilustrasi sekolah rakyat (kompasiana)

Sekadar informasi, program sekolah rakyat merupakan inisiatif pemerintah pusat yang mewajibkan kabupaten/kota untuk mengusulkan pembangunan. Pemerintah provinsi berperan mendukung apabila daya tampung di tingkat kabupaten/kota tidak mencukupi.

“Sekolah rakyat ini mencakup jenjang SD hingga SMA. Jika pematangan lahan memungkinkan, kemungkinan di SMA 16 Samarinda akan dijadikan lokasi permanen, bukan lagi rintisan,” ujar Andi.

Terkait tenaga pendidik, pemerintah pusat akan segera memproses rekrutmen guru dan pengasuh setelah lokasi sekolah rakyat ditetapkan. Rekrutmen ini ditujukan untuk sekolah rintisan di Samarinda yang sudah siap secara gedung dan lahan, serta dijadwalkan mulai beroperasi tahun ini.