Sarana dan Prasarana PPU Minim untuk Penyelamatan Serangan Buaya

Fernando mengatakan, butuh keahlian dan peralatan khusus dalam menangani buaya muara. DPKP PPU mempunyai tugas dalam penyelamatan warga yang menjadi korban keganasan buaya. 

Tetapi permasalahan di lapangan, terkendala dengan minimnya dukungan anggaran dan sarana prasarana. 

“Tentu cukup berisiko jika tidak mendapatkan dukungan anggaran dan sarana prasarana sementara yang dihadapi adalah hewan predator yang cukup buas kapan saja bisa menyerang manusia, itu yang sedang kami hadapi saat ini,” tukasnya.

Guna melakukan tindakan penyelamatan terhadap manusia akibat serangan hewan buas seperti buaya ini, pihaknya tetap melibatkan personel TNI dan Polri. Karena kedua institusi tersebut memiliki personel yang diperlengkapi senjata api guna melindungi ancaman di lapangan. 

“Meskipun minim sarana dan prasarana, tetapi kami tetap melibatkan TNI dan Polri yang punya senjata,” ucap Fernando.

Apalagi kondisi geografis PPU, menurut Fernando, memang menjadi habitat alam predator buaya. Hingga secara otomatis menjadi ancaman bagi masyarakat yang kebetulan berdomisili di sekitar habitat buaya tersebut. 

Terpisah, Asisten II Setkab PPU Ahmad Usman membenarkan, ada beberapa warga PPU yang menjadi korban keganasan buaya. Seperti terjadi di sekitar Kelurahan Mentawir Kecamatan Sepaku Pulau Balang Kecamatan Penajam.

Bahkan warga kerap menemukan buaya di sekitar Pantai Nipah-Nipah.

“Artinya, sesuai dengan alam PPU yang memiliki sekitar 16 ribu hektare kawasan mangrove,  lumpur dan sebagainya merupakan daerah habitat dari buaya apalagi masuk dalam daerah pasang surut air laut menuju ke sungai, jadi daerah favorit berkembang biak mereka,” sebutnya.

Buaya kerap terlihat di di bawah Jembatan Pulau Balang dan Mentawir serta Kelurahan Buluminung, Kecamatan Penajam, dan Sesumpu. Bahkan juga sedang berjemur di Pantai Tanjung Jumlai.

Kondisi itu menunjukkan habitat alam mereka sedang tidak normal. Akibat keterbatasan pangan, aktivitas kapal, ataupun ledakan jumlah populasi buaya di PPU. 

Sehubungan itu, Ahmad mengimbau masyarakat lebih waspada ketika melakukan aktivitas di daerah kawasan laut dan aliran sungai. 

“Sementara itu, dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan DPKP terus melakukan pemantauan terhadap lokasi-lokasi rawan buaya di wilayah kita. Melihat kejadian yang ada kita perlu pula meningkatkan kewaspadaan terutama melengkapi sarana dan prasarana lapangan agar penanganan lebih optimal,” tegasnya.

Selain itu, petugas juga harus memiliki keterampilan teknis khusus dalam menghadapi buaya yang tentu memiliki tenaga lebih besar sesuai dengan ukuran binatang predator itu. Jangan sampai menjadi korbannya ketika melakukan penyelamatan dan evakuasi korban.

“Jadi sumber daya personel lapangan itu perlu ditingkatkan sehingga bisa dengan cepat melakukan penanganan dan memberikan perlindungan kepada masyarakat,” tukas Ahmad.

Ia menuturkan, melengkapi sarana dan prasarana serta meningkatkan keterampilan kemampuan petugas lapangan semua tentu saja membutuhkan anggaran. Tetapi kini Pemerintah PPU belum memiliki kemampuan mengingat kondisi keuangan sedang defisit. 

“Tetapi karena ini untuk kepentingan dan perlindungan bagi masyarakat, maka pemerintah berupaya maksimal untuk memenuhi itu semua yang wajar, memadai dan bisa berjalan,” harapnya.

Di sisi lain, Ahmad memandang adanya nilai positif keberadaan habitat buaya di PPU. Dapat menjadi daya tarik tersendiri bagi para pendatang saat dikelola dengan baik, seperti pembuatan penangkaran buaya di suatu wilayah. 

“Bahkan ke depan bisa saja pemerintah PPU membuka ruang kepada lembaga pemerintah atau swasta khusus yang menangani binatang buaya. Sehingga menjadi salah satu daya tarik wisata alam dan isinya di kawasan sekitar IKN kelak,” pungkasnya.