Sebaran Dokter Spesialis di Kaltim Tak Merata, Terbanyak di Balikpapan

Berdasarkan data yang diterima oleh media ini, memang terdapat ketimpangan distribusi dokter spesialis di daerah Kaltim. Terbanyak dimiliki oleh Balikpapan, yaitu 265 dokter spesialis. Kemudian disusul Samarinda sebanyak 240 dokter.

Sementara di wilayah lain, yakni Bontang sebanyak 77 dokter, Kutai Kartanegara 68 dokter, Kutai Timur 53 dokter, Paser 32 dokter, Berau 27 dokter, Penajam Paser Utara (PPU) 23 dokter, Kutai Barat 19 dokter, dan Mahakam Ulu (Mahulu) sebanyak 2 dokter.

"Mahulu sendiri 'kan ada dua rumah sakit, tapi dokter spesialisnya gak ada. Adanya dokter residen yang lagi magang. Tapi kasihan juga, di RS daerah gak ada dokter spesialisnya," kata dr Jaya.

Berikut bagas ketersediaan dokter spesialis di Kaltim

Selain masalah persebaran, lanjutnya, setiap rumah sakit juga memiliki standar tersendiri terkait kebutuhan tenaga dokter spesialis.

Ia menjelaskan, jumlah dokter yang diperlukan masing-masing rumah sakit itu berdasarkan tingkatannya. Misalnya rumah sakit kelas C itu harus ada empat dokter penyakit dalam, dokter anak, dokter obgyn, dan dokter bedah.

Di samping ada spesialis penunjang lainnya seperti radiologi, anastesi dan patalogi klinik RS itu bisa memberikan dengan baik.

"Nah untuk tipe B, harus bertambah dari cuma tujuh dokter menjadi dua kali lipatnya. Tipe A malah lebih banyak lagi. Kaltim sendiri banyak kurang terkait pemenuhan tipe kelas A. Jadi memang belum sepenuhnya dokter spesialis yang dibutuhkan itu tersedia," terangnya.

Artinya, ketika dokter spesialis di salah satu rumah sakit saja tak ada dokter spesialis, tentu akan menghambat dalam memberikan pelayanan maksimal terhadap masyarakat.

Sementara untuk mengatasi masalah itu semua, pemerintah, dalam hal ini Dinas Kesehatan mesti memutar otak untuk mengambil langkah yang lebih efisien. Di antaranya saling terhubung antara dokter di daerah dan dokter spesialis dengan pola telekomunikasi atau konsultasi jarak jauh.

Kemudian menjalankan Program Kesehatan Bergerak (PKB), yang mana Dinkes bekerja sama dengan IDI setempat untuk mengunjungi beberapa daerah yang tak ada dokter spesialisnya.

"Itu salah satu upayanya ya, agar mereka diberikan akses mendapatkan pelayanan spesialis," ucapnya.

Tak luput, Dinkes Kabupaten/Kota juga bekerja sama dengan fakultas kedokteran yang dokter spesialisnya sudah hampir menyelesaikan pendidikannya supaya mereka didatangkan ke RS di wilayah tersebut.

"Juga ada yang namanya rekomendasi rumah sakit terhadap dokter untuk menempuh pendidikan kembali, agar nanti mereka bisa kembali bekerja di rumah sakit itu," paparnya.

Untuk satu ini, ada berbagi kemudahan agar para dokter yang direkomendasikan bisa menempuh pendidikannya kembali. Yakni dengan memanfaatkan bea siswa yang ada di daerah dan dari Kementerian Kesehatan. Kalaupun yang dibiayai oleh pemerintah daerah, syaratnya dokter tersebut sudah berstatus aparatur sipil negara (PNS).

Salah satu anggapan yang kerap mengiringi langkah tenaga kesehatan yang siap terjun ke lapangan adalah tempat yang diminati untuk bekerja.

Termasuk dokter. Tak meratanya dokter sampai ke daerah pelosok pun menimbulkan pandangan bahwa dokter hanya ingin bekerja di perkotaan saja.

Hal ini dibantah dr Jaya. Ia menuturkan, sebenarnya ada banyak dokter yang ingin sekali bekerja di daerah pedalaman. Namun karena terkendala infrastruktur, membuat para dokter ini memikirkan risiko yang akan dihadapi saat menangani pasien.

"Secara peralatan listrik saja masih ada yang tidak 24 jam sehingga agak kesulitan melakukan pelayanan itu saja sih yang menjadi kendala. Ke depan nanti akan kami usulkan membangun infrastrukturnya, fasilitas kesehatan dan pendukungnya, yang sesuai dengan standar. Karena kalau tidak sesuai dengan standar bagaimana mereka bisa memberikan pelayanan terbaik," tutupnya.