Mahulu, IDN Times - Mahakam Ulu merupakan salah satu kabupaten yang terletak di Kalimantan Timur (Kaltim). Selama ribuan tahun, penghuni hulu Sungai Mahakam belum tersentuh oleh pembangunan.
Namun, saat lahirnya Kabupaten Mahakam Ulu ini dapat membawa harapan pada masyarakat yang terpinggirkan. Untuk itu, pada artikel kali ini akan dibahas mengenai sejarah Mahakam Ulu, ini dia kisahnya.
Disebut sebagai Mahakam Ulu bukan tanpa sejarah yang panjang. Mahakam Ulu pertama kalinya muncul pada saat penataan wilayah administratif oleh Hindia Belanda terhadap Kesultanan Kutai. Kesultanan Kutai membentuk dua wilayah administratif yaitu Hulu Mahakam sebagai pusat pemerintahan di Long Iram, dan daerah Vierkante Pall sebagai pusat pemerintahan di Samarinda, pembentukan wilayah administratif ini dilakukan pada tahun 1905.
Namun, pada tahun 1930 wilayah Kesultanan Kutai dimekarkan menjadi 4 Onderafdeeling yaitu Zuid Kutai yang terletak di Balikpapan, Oost Kutai yang terletak di Samarinda, West Kutai yang terletak di Tenggarong dan Boven Mahakam yang terletak di Long Iram.
Di masa kemerdekaan, wilayah Kesultanan Kutai terbagi dalam dua yaitu Kutai Barat dan Kutai Tengah. Kemudian Kutai dibentuk dalam tiga Dati II yaitu Kotapraja, Balikpapan, Dati II Kutai dan Kotapraja Samarinda.
Dati II Kutai Kartanegara kemudian dimekarkan menjadi empat wilayah administratif, di antaranya yaitu Kabupaten Kutai Kartanegara, Kutai Barat, Kota Bontang dan Kutai Timur di masa era reformasi.
Dalam wilayah eks-Onderafdeeling Boven, Mahakam Ulu menjadi bagian dari wilayah Kabupaten Kutai Barat. Yang sebelumnya terbagi dalam dua kecamatan, kemudian dimekarkan menjadi 5 kecamatan.
Hulu Sungai Mahakam konon katanya sudah dihuni sejak ribuan tahun lalu. Masyarakat hulu Sungai Mahakam merupakan asli Suku Dayak di Kalimantan. Adapun rumpun yang banyak mendiami hulu Sungai Mahakam yaitu Apokayan (Kenyah-Kenyah-Bahau). Dan sedikit bagian dari sub suku rambun tersebut mendiami kawasan lain yang kini masuk sebagai wilayah administrasi Kabupaten Mahakam Ulu.
Sebagian besar masyarakat yang tinggal di hulu Sungai Mahakam adalah masyarakat Suku Dayak. Mereka diketahui dulunya hidup berdampingan dengan berbagai kerajaan zaman Kutai Kuno. Kerajaan yang berdampingan dengan suku ini adalah Kutai Martadipura yang sudah berdiri sejam masa Hindu-Budha masuk di nusantara.
Pada masa itu relasi orang Suku Dayak dan kerajaan terus berlanjut hingga Kutai Kartanegara dapat menaklukan Kutai Martadipura di abad ke-14. Sampai kesultanan Islam datang, orang-orang Kutai dan Dayak memiliki hubungan yang sangat erat.
Setelah memasuki kemedekaan Indonesia pada tahun 1946, wilayah Kesultanan Kutai dibagi menjadi dua kepatihan. Sepanjang orde baru di bawah pemerintahan Presiden Soeharto, kondisi hulu Sungai Mahakam sempat tertinggal. Di mana wilayah administrasi yang hanya dua kecamatan membuat pelayanan pemerintah sangat jauh dari masyarakat.
Saat memasuki era reformasi, pintu perhatian masyarakat terbuka. Kabupaten Tingkat II Kutai dimekarkan menjadi 4 wilayah administratif. Setelah dimekarkan, banyak bangunan yang dapat dinikmati masyarakat sekitar. Pada saat ini, jumlah kecamatan yang sebelumnya hanya 2 menjadi 5 kecamatan.
Namun sayangnya, dari lima kecamatan tersebut tidak ada satu pun jalan darat yang menghubungkan ke ibu kota Kabupaten Sendawar. Sehingga warga terpinggirkan dan hanya mengandalkan sungai sebagai jalur transportasi mereka, sama halnya dengan ratusan tahun silam.
Sampai saat ini, tokoh masyarakat sedang memperjuangkan pemekaran kembali agar masyarakat Mahulu tidak terus terpinggirkan.