Iklan - Scroll untuk Melanjutkan
Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
Sekda Kaltim Dorong ASN Profesional dan Adaptif Lewat Uji Kompetensi
Ilustrasi PNS dan PPPK. (Dok. Pemkab Muba)

Samarinda, IDN Times - Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kalimantan Timur Sri Wahyuni meminta para pejabat pengawas di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur tidak khawatir mengikuti Pra dan Uji Kompetensi Pemerintahan Jabatan Pengawas Tahun 2026.

Menurut Sri Wahyuni, uji kompetensi bukan untuk mengancam jabatan, melainkan sebagai bentuk komitmen membangun aparatur sipil negara (ASN) yang profesional dan mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman.

“Jangan khawatir mengikuti Uji Kompetensi Pemerintahan Jabatan Pengawas ini. Karena ujian ini merupakan komitmen kita sebagai ASN yang profesional,” ujar Sri Wahyuni dalam akun IG Pemprov Kaltim, Kamis (21/5/2026).

Ia membuka kegiatan Pra dan Uji Kompetensi Pemerintahan Jabatan Pengawas secara daring melalui Zoom Meeting.

1. Memastikan kemampuan dan kualitas ASN

Sekda Kaltim, Sri Wahyuni, meminta keselamatan warga menjadi prioritas dalam kasus hauling maut di Kabupaten Paser. (IDN Times/Erik Alfian)

Ia menjelaskan, uji kompetensi digelar untuk memastikan kemampuan dan kualitas ASN, khususnya pejabat pengawas, agar mampu menjalankan tugas sesuai tuntutan birokrasi modern.

“Kompetensi ASN sebagai pejabat pengawas seperti apa, itulah yang ingin kita wujudkan. Untuk memastikannya, maka uji kompetensi ini dilaksanakan,” katanya.

Sri Wahyuni menegaskan, ASN harus mampu beradaptasi dengan berbagai perubahan, mulai dari regulasi, lingkungan kerja, hingga perkembangan sosial dan budaya. Menurutnya, dinamika pemerintahan yang terus berubah menuntut ASN bekerja lebih cepat dan responsif.

“Setiap lima tahun ada RPJMD, setiap tahun ada renstra. Artinya, ASN harus terus menyesuaikan diri dengan perubahan,” ungkapnya.

2. Penguasaan teknologi digital bagi pejabat pengawas

Ilustrasi teknologi penunjang (id.pinterest.com/gato marketing & software)

Ia juga menyoroti pentingnya penguasaan teknologi digital bagi pejabat pengawas. Pemanfaatan teknologi dinilai dapat mempermudah pekerjaan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan pemerintahan.

Sri berharap para pejabat pengawas dapat menjadi garda terdepan dalam membangun budaya digital di lingkungan pemerintahan, termasuk memberikan rekomendasi kepada pimpinan berbasis data.

3. Uji kompetensi para peserta terbagi 3 angkatan

ilustrasi mahasiswa teknologi informasi (unsplash.com/RUT MIIT)

Sementara itu, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kalimantan Timur Nina Dewi menyebutkan uji kompetensi tersebut diikuti 112 peserta yang terbagi dalam tiga angkatan. Pelaksanaan uji kompetensi dijadwalkan berlangsung pada awal Juni 2026.

Kegiatan Pra Uji Kompetensi juga menghadirkan Kepala BPSDM Kemendagri Sugeng Hariyono sebagai narasumber.

Editorial Team