Simulasi Aksi Unjuk Rasa di KPU PPU yang Berakhir Anarkis

Ia menerangkan, simulasi ini untuk mengingatkan kembali seluruh anggota satuan baik itu TNI-Polri hingga pemangku kepentingan. Terkait mekanisme seperti apa nantinya gambaran apabila terjadi suatu insiden atau dinamika di lapangan sehingga dapat mengambil langkah yang tepat sesuai dengan peraturan.

“Simulasikan dilakukan mulai dari situasi hijau, kuning hingga merah. Kegiatan ini juga bagian dari rangkaikan dengan metode pelatihan tactical floor game (TFG) di hari sebelumnya dan kemudian dipraktkikan di lapangan,” tegasnya.

Untuk diketahui, tambah Hendrik,  tim asistensi dari Polda Kaltim sebelumnya, juga telah melihat secara teoritik guna menguji sampai sejauh mana kesiapan Satuan Wilayah (Satwil) Polres PPU dalam mengamankan rangkaian pemilu ke depan.

Personel pengamanan siap amankan pemilu di PPU.

“Sebenarnya kami dari Pori dan TNI sebagai supporting dalam pengamanan terkait rangkaian kegiatan Pemilu, yang dilakukan oleh panitia pemilu yakni KPU dan Bawaslu. Sedangkan kita pada sisi preventif dan preemtif,” urai Kapolres.

Sementara itu, pada Tim Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu), Polres dan Kejaksaan Negeri (Kejari) dan Bawaslu PPU ikut terlibat aktif di dalamnya guna menyiapkan mitigasi penegakan hukumnya. 

Sementara itu, sambungnya, terkait dengan personil Satuan Brimob Polda Kaltim mereka merupakan sebagai pasukan dengan status Bawah Kendali Operasi (BKO) sifatnya fleksibel. Dilihat dari perkembangan dinamikanya seperti apa. Untuk saat ini, pihaknya telah menghitung untuk jumlah kekuatan personil Polres PPU masih sangat cukup. 

“Saat perencanaan kita sesuaikan dengan perkiraan intelijen. Apabila ada kendala kita akan meminta supporting backup dari satuan atas,” jelasnya.

Ia membeberkannya, dalam pengamanan pelaksanaan pemilu tahun depan Polres PPU menyiapkan sebanyak 326 personel. Total keseluruhan personel yang terlibat hampir mendekati 500 orang, sudah tergabung  dari TNI-Polri, Kejari, Satpol PP, Dishub hingga BPBD PPU.

“Jumlah personel yang disiapkan sebanyak 326 personel itu sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan perencanaan. Namun jika terdapat dinamika di lapangan, pihaknya masih bisa melakukan usulan penambahan,” ungkap Hendrik.

Sementara itu Sekda PPU, Tohar mengatakan atas inisiasi Polres PPU hari ini pihaknya menyampaikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya, karena telah melakukan pemetaan titik kritis kemudian potensi itu dijabarkan lebih lanjut dalam perencanaan tindak sehingga timbullah simulasi itu.

“Harapan kita berhenti sampai di simulasi saja,  dan tidak terjadi atau faktanya tidak ada,” ucapnya.

Selain itu, tambahnya, arahan Pemerintah PPU sangat jelas, bahwa keamanan ketertiban dan kelancaran dan kesuksesan pemilu serentak ini,  tidak bisa digadaikan atau diandalkan kepada satu pihak saja, karena keterkaitan pemilu ini berbagai pihak ikut terlibat baik langsung maupun tidak langsung.

Sehingga seluruhnya menjadi tanggung jawab bersama walaupun pada titik tertentu ada leading sektornya, pertama dalam penyelenggaraan pemilu dalam hal ini KPU dan Bawaslu lalu supporting dari jajaran keamanan baik TNI, Polri, Partai Politik tokoh agama, adat, masyarakat dan tokoh pemuda. 

“Harapan kita ini ter-transformasi-kan kepada seluruh komponen masyarakat, mudah-mudahan kita semua berada dalam frekuensi pemikiran yang sama, bahwa pemilu harus menghasilkan kepemimpinan yang representatif, namun berangkatnya dari kita-kita juga,” harapnya. 

Terkait dengan dukungan anggaran pengamanan pemilu dalam Pilkada bupati dan wakil bupati PPU, tentu akan diberikan sesuai dengan proposal yang disampaikan, tetapi baru bisa dieksekusi di tahun 2024 

“Sesuai dengan arahan kementerian anggaran pengamanan pemilu diberikan sebesar 40 persen dari anggaran untuk penyelenggara pemilu yakni KPU dan Bawaslu. Namun masuk dalam kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten PPU tahun 2024,” pungkasnya.