Siswa Indonesia Butuh Dilakukannya Pembelajaran Tatap Muka

16 Jun 2021, 18:30 WIB

Webinar HUT "Dunia Pendidikan Saat COVID-19". (Tangkapan layar)

Balikpapan, IDN Times - Pandemik COVID-19 membuat banyak sektor tak siap dan harus beradaptasi dengan kebiasaan baru. Tak terkecuali dunia pendidikan di mana pemerintah terpaksa menerapkan kebijakan kegiatan belajar mengajar (KBM) jarak jauh.

Banyak anak-anak yang pada awalnya senang karena bisa belajar di rumah, malah kelimpungan. Kurangnya komunikasi dengan pengajar, sampai sulitnya memahami kurikulum. Sampai akhirnya terpaksa pembelajaran berlanjut meski kurikulum tak usai.

Dalam HUT IDN Times ke-7 digelar webinar bertajuk "Dunia Pendidikan Saat COVID-19" dengan menghadirkan Mendikbud Ristek, Nadiem Makarim, Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian, Wali Kota Singkawang Tjhai Chui Mie, Bupati Purwakarta Anne Ratna Mustika, dan Bupati Dharmasraya Sutan Riska Tuanku Kerajaan.

1. Pemerintah Kota Singkawang siap laksanakan PTM

Mendikbud Ristek, Nadiem Makarim dan Wali Kota Singkawang, Tjhai Chui Mie saat jadi pembicara dalam webinar HUT ke-7 IDN Times. (Tangkapan layar)

Dalam penyampaiannya, Wali Kota Singkawang, Kalimantan Barat (Kalbar) Tjhai Chui Mie menyebut, daerahnya menjadi salah satu kota yang mendukung pelaksanaan pembelajaran tatap muka (PTM). Selama ini pola pembelajaran jarak jauh (PJJ) mulai membuat anak-anak bosan hingga enggan belajar.

Dirinya tidak ingin pola belajar daring semacam ini malah membuat anak-anak bosan hingga tak mau melanjutkan sekolah.

"Dalam proses pendidikan, yang penting anak-anak jangan sampai bosan. Sehingga tidak timbul anak-anak putus sekolah," ungkapnya.

Meneruskan pelaksanaan PJJ banyak berdampak pada proses belajar anak. Tidak semua anak-anak memiliki jaringan internet dan gawai memadai. Itulah mengapa pihaknya juga berkomunikasi dengan para guru di Singkawang.

"Seperti yang disampaikan pak menteri Nadiem Makarim, saat ini yang kita butuhkan bukan hanya anak yang tamat sekolah kemudian mencari kerja. Kita mencari anak-anak kreatif dan inovatif yang bisa menciptakan lapangan pekerjaan. Itulah mengapa pembelajaran tatap muka di tentu saja masih dibutuhkan, dengan catatan melaksanakan protokol kesehatan," jelas Tjhai.

2. Herd Immunity Singkawang capai 80 persen

Wali Kota Singkawang Tjhai Chui Mie (Tangkap Layar Instagram/IDN Times)

Ia melanjutkan, jika pun suatu daerah berada di zona oranye, paling tidak bisa melaksanakan PTM 50 persen. Termasuk Singkawang yang telah banyak mempersiapkan PTM bagi para peserta didik. Mereka diharapkan dapat kembali bersemangat untuk sekolah dan belajar.

Untuk diketahui, ini herd immunity guru di Singkawang sudah mencapai 80 persen.

"Sudah 80 persen guru di Singkawang yang telah menerima vaksin COVID-19. Selama dua pekan ke depan kita terus dalam persiapan pelaksanaan PTM," terang Tjhai.

Menurutnya akan ada jatah vaksin hingga untuk 20 ribu orang lagi. Dalam hal ini butuh langkah konkret agar anak-anak TK, SD, dan SMP terus melaksanakan kegiatan belajar mengajar dengan efektif. Dirinya juga memberikan masukan pada Mendikbud Ristek, agar membuat terobosan untuk belajar anak.

"Misalnya dengan membuat aplikasi yang bisa memotivasi mereka terus belajar. Karena yang mesti diperbarui adalah cara mereka belajar, bukan hanya tentang materinya saja," ujar Tjhai.

3. Komisi X DPR RI dukung pelaksanaan PTM

Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian (Tangkapan Layar)

Sementara Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian menyampaikan, banyak juga terobosan yang sempat disampaikan oleh Menteri Nadiem Makarim ketika ia mulai berada di jabatannya sekarang. Kendati nyatanya pandemik membuat semua inovasinya terhambat.

"Kami mendukung semua transformasi pendidikan yang direncanakan oleh mas menteri. Rupanya ada COVID yang menghambat inovasi yang dilakukan. Di awal pandemik beberapa upaya dilakukan sebagai respons lapangan," ujarnya.

Namun nyatanya metodenya kemudian membuat anak-anak bosan dan dalam memahami pelajaran. Sampai akhirnya tampak juga bahwa kurikulum Indonesia masih belum siap untuk belajar di rumah saja. Tenaga pengajar pun masih belum siap.

Diakuinya rencana PTM ini memunculkan perdebatan. Pihaknya di DPR tentunya mendengarkan aspirasi, yang kemudian harus cepat ditanggapi. Seperti pengalaman soal kebutuhan pulsa internet. Kemudian ditindaklanjuti Menteri Nadiem Makarim segera.

"Memang akan banyak sekali perdebatan. Termasuk juga antara pemerintah pusat dengan daerah, bahkan provinsi dengan kabupaten/ kota. Tapi tentu saja tidak bisa hanya mengandalkan dinas pendidikan. Pada akhirnya penanggulangan COVID-19 melibatkan dinas kesehatan, seperti pelaksanaan vaksin untuk guru," terang politikus Partai Golkar ini.

4. Tak hanya pendidikan dan kebudayaan, riset dan teknologi Indonesia harus berkembang

(Wakil Ketua Komisi X DPR Hetifah Sjaifudian dan Mendikbud Nadiem Makarim) Instagram.com/@hetifah

Pelaksanaan PTM, proses belajar-mengajar akan membaik. Yang terpenting sinergi harus terus dilakukan antar semua pihak. Ia memahami ada banyak aspirasi yang harus ditampung. Yang antara lain berkaitan dengan penolakan PTM. Dalam pelaksanaan, PTM terbatas nanti, apa pun yang terjadi harus disikapi dengan responsif.

"Memang tidak semua pihak mendukung, dokter anak. Apalagi jika kita tidak siap. Tapi sejauh ini segala sesuatu sudah banyak disiapkan. Kami ingin menyemangati dan memantau perkembangan, juga tiap masukan," kata Hetifah.

Ia juga menambahkan, ke depannya terkait riset diharapkan tak hanya di atas kertas tapi lebih bermanfaat bagi masyarakat. Ini berkaitan dengan digabungkannya sub riset dan teknologi (Ristek) dengan pendidikan dan kebudayaan di kementerian.

"Sehingga tak hanya untuk kepentingan industri tapi juga masyarakat. Saya juga berharap banyak orang-orang pintar Indonesia yang berada di luar negeri, kembali ke tanah air untuk bersama membangun Indonesia. Agar negara ini bisa dipandang di tingkat dunia dari segi ristek," pungkas Hetifah.