Banjarmasin, IDN Times - Pemkot Banjarmasin Kalimantan Selatan (Kalsel) meminta satuan kerja perangkat daerah (SKPD) agar hati-hati dalam pengelolaan keuangan. Agar realisasi anggaran sudah sesuai target perencanaan semenjak awal.
Seperti diketahui, APBD Kota Banjarmasin sudah ditetapkan sebesar Rp2,5 triliun teralokasi di masing-masing SKDP setempat.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Banjarmasin Ikhsan Budiman mengatakan, alokasi anggaran sangat penting dalam menjalankan organisasi sekaligus merealisasikan program. Namun hal itu perlu pengelolaan dengan baik, jangan sampai salah melangkah.
Pengelolaan keuangan, terdiri perencanaan, pelaksanaan, tata usaha, hingga pelaporan harus efektif dan tepat sasaran. Hargai proses dan tahapannya.
"Jangan sampai pelaksanaan tapi tidak sesuai dengan perencanaan," katanya dalam pembukaan Focus Group Discussion (FGD) Peningkatan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah SKPD tahun 2023, berlangsung di Hotel Aria Barito Banjarmasin, Senin (29/05/2023).
Ikhsan pun mengungkapkan prestasi Pemkot Banjarmasin meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke-10 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Kalimantan Selatan terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2022.
Penghargaan tersebut, dimintanya harus dipertahankan. Oleh sebab itu kinerja juga harus tetap berjalan baik.
Penyusunan RKA-SKPD akan datang agar dapat terus memperhatikan dan meningkatkan kualitas belanja dalam DPA-SKPD. "Saya harapkan agar belanja pokok lebih besar dibanding belanja penunjang," bebernya.
Sementara itu, Kepala BPKPAD Kota Banjarmasin Edy Wibowo menyampaikan, perlunya membuat perencanaan yang sesuai dengan misi kepala daerah. Persiapan anggaran hanya dilaksanakan untuk satu tahun, padahal bisa saja disiapkan untuk lebih setahun bahkan sampai 5 tahun.
"Melakukan persiapan anggaran bagusnya tidak hanya per tahun, namun kalau bisa 5 tahun untuk menyesuaikan visi misi kepala daerah," katanya.
Selanjutnya, ia mewanti, agar SKPD membuat perencanaan sesuai dengan yang ada. Jangan sampai melakukan penambahan di luar anggaran yang sudah disusun. Apalagi melakukan pelaksanaan yang tidak jelas.
Oleh sebab itu, acara yang digelar pihaknya itu diharapkan agar semua pengelola keuangan di setiap SKPD dapat memahami dan bisa menjalankan pengelolaan keuangan dengan baik dan benar.
"Apabila ditemui seperti ada perintah yang belum masuk perencanaan, baiknya dikoordinasikan kepada inspektorat maupun BPKPAD. Kalau tidak, takutnya jadi temuan BPK," tuturnya.