Pontianak, IDN Times - Isu pemberantasan narkoba di wilayah perbatasan RI-Malaysia menjadi sorotan utama dalam Debat Publik Ketiga Pilgub Kalimantan Barat (Kalbar) 2024 yang digelar pada Senin (18/11/2024) malam di Hotel Aston Pontianak.
Tiga pasangan calon (paslon) gubernur dan wakil gubernur memaparkan gagasan mereka untuk menangani peredaran narkoba, khususnya yang marak terjadi melalui jalur tikus di perbatasan Kalbar-Malaysia.
Calon wakil gubernur Kalbar nomor urut 02, Krisantus Kurniawan, menyoroti pentingnya kolaborasi lintas negara untuk memberantas peredaran narkoba. Ia berkomitmen untuk memperkuat kerja sama dengan pihak Malaysia serta mengoptimalkan peran satuan tugas interdiksi seperti BNN, Bea Cukai, dan Imigrasi.
“Kami ingin menjalin kerja sama dengan Malaysia dan mengoptimalkan peran satgas interdiksi di kawasan perbatasan,” ujar Krisantus.
Selain itu, paslon nomor 02 ini berencana menyediakan teknologi canggih untuk mendeteksi narkoba serta melibatkan masyarakat dalam pelaporan aktivitas mencurigakan.
“Masih banyak daerah blank spot yang harus dilengkapi peralatan canggih. Ada sekitar 410 km wilayah perbatasan yang belum memiliki jalan, dan ini menjadi pintu masuk yang sangat rawan,” tambahnya.
Calon wakil gubernur Kalbar nomor urut 03, Jakius Sinyor, menekankan pentingnya penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk menangani masalah narkoba di perbatasan. Menurutnya, regulasi yang ada saat ini kurang mendukung pemda dalam membuat kebijakan yang sesuai dengan kondisi lokal.
“Perlu ada penyerahan tugas di daerah perbatasan kepada pemerintah daerah, terutama dalam isu pemberantasan narkoba,” tegas Jakius.
Ia juga meminta agar pemerintah pusat memberikan fleksibilitas lebih kepada pemda untuk mengatur wilayah perbatasan yang rentan terhadap peredaran narkoba.
“Regulasi ini harus disampaikan kepada pemerintah daerah agar pemda bisa membuat kebijakan yang relevan dengan kondisi lapangan,” lanjutnya.
Calon Wakil Gubernur Kalbar nomor urut 01, Didi Haryono, yang merupakan pensiunan Polri, memaparkan langkah-langkah strategis untuk memberantas narkoba. Ia menegaskan bahwa penguatan penegakan hukum, termasuk pemberian sanksi berat kepada bandar narkoba, menjadi prioritas utama.
“Ada empat langkah utama yang kami tawarkan. Pertama, penguatan sistem hukum dengan sanksi berat bagi pengedar dan bandar narkoba,” kata Didi.
Langkah kedua adalah meningkatkan kesadaran masyarakat melalui kampanye anti-narkoba, diikuti dengan rehabilitasi dan pencegahan bagi korban narkoba.
“Yang ketiga, rehabilitasi dan pencegahan. Terakhir, edukasi kepada masyarakat untuk mencegah penyalahgunaan narkoba. Empat poin ini akan menjadi fokus utama kami,” tambahnya.
Seperti diketahui, perbatasan Indonesia-Malaysia di Kalbar sepanjang 996 km menghadapi tantangan besar dalam memberantas peredaran narkoba. Debat ini memberikan gambaran mengenai strategi masing-masing paslon dalam menangani persoalan krusial ini, sekaligus menjadi cerminan komitmen mereka terhadap keamanan masyarakat di wilayah perbatasan.