Tahun Ini, 100 Rumah Tak Layak Huni di Balikpapan akan Diperbaiki
Balikpapan, IDN Times - Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkim) Kota Balikpapan berencana melakukan perbaikan bagi 100 unit Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) tahun ini lewat program bedah rumah.
Kepala Disperkim Kota Balikpapan, Rafiuddin, mengatakan 100 unit rumah milik masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) ini akan diperbaiki lewat program ini. Melalui program ini, pemerintah ingin memastikan masyarakat menempati rumah yang layak huni.
1. Pemerintah alokasikan Rp30 juta per unit rumah
Rafiuddin menerangkan, pemerintah menyiapkan anggaran Rp30 juta untuk setiap unit rumah yang diperbaiki.
"Kami mengalokasikan bantuan sebesar Rp30 juta untuk setiap unit rumah. Rinciannya, Rp27 juta untuk material dan Rp3 juta untuk upah pekerja,” ujar dia.
Dirinnya berharap, program ini menjadi salah satu solusi dalam mengurangi angka kemiskinan di Kota Balikpapan. Selain itu, program ini juga merupakan wujud nyata perhatian pemerintah terhadap kebutuhan dasar warga, yaitu tempat tinggal yang layak.
2. Program pengentasan kawasan kumuh berlanjut
Selain program bedah rumah, Disperkim Balikpapan juga akan meneruskan program pengentasan kawasan kumuh pada tahun ini. Rafiuddin menyebut program ini menjadi prioritas untuk meningkatkan kualitas lingkungan permukiman di Kota Minyak.
Adapun untuk sumber pendanaan, Rafiuddin menyebut program ini bersifat fleksibel. Selain menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Balikpapan 2025, pendanaan juga dapat berasal dari bantuan APBD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) maupun Corporate Social Responsibility (CSR) dari perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Balikpapan.
3. Dua kelurahan jadi sasaran program
Pemerintah juga membuka peluang kolaborasi dengan pihak kecamatan untuk mempercepat realisasi program tersebut.
Tahun ini, sejumlah kawasan akan menjadi fokus pengetesan kawasan kumuh, seperti Kelurahan Karang Rejo, Balikpapan Tengah, dan Kelurahan Gunung Sari Ulu, Balikpapan Tengah.
"Saat ini, anggaran yang tersedia baru mencakup wilayah Karang Rejo sebesar Rp1,5 miliar," kata Rafiuddin.
Pemerintah, kata dia akan terus memperjuangkan alokasi anggaran untuk kawasan Gunung Sari Ulu, baik melalui dana CSR perusahaan maupun APBD Perubahan Kota Balikpapan 2025.