Tambang di Kaltim Harus Untungkan Rakyat, Bukan Segelintir Orang

06 Des 2025, 09:09 WIB

Ilutrasi tambang batu bara. (Dok. Kementerian ESDM)

Samarinda, IDN Times- Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud menegaskan bahwa investasi di sektor pertambangan batu bara harus terus berkembang sekaligus memberikan dampak ekonomi berlipat bagi daerah. Ia menekankan, pertumbuhan industri tambang tidak boleh hanya menguntungkan perusahaan, tetapi juga memberi manfaat jelas bagi masyarakat.

“Bisnis tambang harus terus tumbuh dan menguntungkan. Tapi jangan sampai tidak memberi manfaat bagi masyarakat,” ujarnya di IG Pemprov Kaltim saat memberi arahan dalam Konsultasi Publik Blueprint PPM (Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat) di Jakarta, Kamis (4/12/2025).

1. Perusahaan menjalankan kewajiban sesuai aturan

Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud saat Rapat terkait batas wilayah IKN di Kemendagri (IDN Times/istimewa)

Gubernur mengatakan, dukungan masyarakat akan mengalir ketika perusahaan menjalankan seluruh kewajiban sesuai ketentuan undang-undang. Namun sebaliknya, jika regulasi diabaikan, konflik dan masalah sosial hanya tinggal menunggu waktu.

Ia mengingatkan agar bisnis tambang tidak hanya menguntungkan kelompok tertentu sementara masyarakat luas justru menerima dampak negatif.

“Kalau semua aturan dilaksanakan, kita doakan cadangan batu baranya makin banyak, kalorinya makin tinggi, dan pasokan BBM makin lancar,” ucapnya.

Gubernur juga mengingatkan perusahaan agar tidak bermain curang dalam pengadaan bahan bakar. “Jangan beli BBM bodong. Begitu juga PBBKB (Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor). Kalau bayar pajaknya di Surabaya, ya nambang saja di Surabaya,” ujarnya sambil berkelakar.

2. Masyarakat juga akan mendukung keberadaan perusahaan

Gubernur Kaltim, Rudy Mas'ud. (Dok. Pemprov Kaltim)

Menurut Gubernur Harum, ketika perusahaan patuh pada aturan, pemerintah daerah dan masyarakat akan berdiri sebagai benteng dalam menjaga keberlanjutan investasi.

“Kami sayang dengan perusahaan yang taat aturan. Silakan beroperasi, tapi jangan lupakan kewajiban,” tegasnya.

Kewajiban tersebut mencakup Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL), Corporate Social Responsibility (CSR), serta kepatuhan membayar biaya PPM yang dikelola Forum PPM Minerba Kaltim. Untuk program yang lebih terukur, Gubernur menyarankan agar perusahaan bekerja sama dengan Baznas, yang memiliki jaringan hingga ke 10 kabupaten/kota di Kaltim.

3. Program perusahaan harus sinergi dengan agenda pemda

Wagub Kaltim Seno Aji berikan sambutan di penandatanganan BAP Batas IKN dan BAP kerjasama pendidikan (IDN Times/Ervan)

Sementara itu, Wakil Gubernur Kaltim menambahkan bahwa program Forum PPM sangat membantu masyarakat di sekitar wilayah tambang. Namun ia menekankan pentingnya sinkronisasi dengan program TJSL dan CSR agar tidak terjadi tumpang tindih.

Ia mencontohkan program beasiswa dan seragam gratis yang telah diatur dalam Program Gratispol Pemprov Kaltim. Wagub juga mendorong agar program PPM diarahkan untuk renovasi bangunan sekolah rusak di sekitar area tambang, sehingga manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.