Terindikasi Judi Online, 13 Ribu Warga Pontianak Dicoret dari BLT

Trisnawati menjelaskan selain indikasi penyalahgunaan dana untuk judi online, ada 10 indikator kelayakan yang digunakan untuk menentukan apakah penerima masih berhak mendapatkan bantuan atau tidak.

“Tidak layak itu dikarenakan ada yang terindikasi dia judol, terindikasi dia meninggal dunia, atau tidak layak karena pendapatannya karena status pekerjaannya,” paparnya.

Selain itu, Trisnawati mengatakan untuk proses verifikasi dilakukan oleh 49 ESDM PKH yang tersebar di seluruh kelurahan. Kewajiban verifikasi rutin juga ditegaskan dalam Rakornas bersama Menteri BPS RI, bahwa daerah harus memperbarui data setiap tahun.

“Alhamdulillah Pemerintah Kota Pontianak sudah mengalokasikan anggaran untuk melakukan verifikasi validasi data di lapangan. Memang itu tidak mudah karena kita harus menjangkau itu semuanya, dan kita juga perlu masukan dari masyarakat juga untuk bisa memberikan informasi, jika ditemukan masyarakat yang benar-benar memerlukan bantuan,” terangnya.

Dinas Sosial Kota Pontianak sudah memiliki aplikasi untuk Ground Check dan mendata sebanyak 29 item pertanyaan. Ke depan Dinas Sosial Kota Pontianak juga akan berkolaborasi dengan BPS Kota Pontianak agar beberapa fitur dapat diintegrasikan ke aplikasi BPS.

Terkait penerima yang diblokir karena terindiksi judol, Trisnawati mengatakan sesuai aturan dari Mensos, tetap memberi peluang reaktivasi bagi penerima yang benar-benar membutuhkan bantuan.

“Bagi yang bermain judol akan diberikan kesempatan sekali lagi, karena yang melakukan judol 1 anggota keluarga bisa, tetapi orang tuanya kemungkinan tidak. Untuk sekarang memang diberhentikan, tapi untuk ke depannya pastinya akan diverifikasi ulang,” tukasnya.