Terkendala Pembebasan Lahan, Proyek IPAL Komunal untuk 1700 KK Macet

Rizal menjelaskan proyek IPAL komunal  ini merupakan program pemerintah daerah untuk menata kawasan kumuh di sekitar Kelurahan Baru Ulu. Sekitar 1700 kepala keluarga yang akan dimasukkan program ini merupakan keluarga tidak mampu yang tinggal di kawasan kumuh. Sebagian besar dari mereka masih buang air sembarang karena tidak memiliki fasilitas kamar mandi atau WC.

“Sebagian besar mereka tinggal di atas laut, jadi kalau buang air langsung aja ke laut, sehingga pemerintah membangunkan proyek IPAL komunal  ini,” kata Rizal.

Namun proyek yang direncanakan ini tertunda dalam 3 tahun terakhir, karena rumah warga yang ada berdiri di atas lahan milik PT Inhutani, sehingga sesuai dengan aturan harus dibebaskan terlebih dahulu.

“1700 kepala keluarga yang tinggal merupakan warga dari 11 RT di Kelurahan Baru Ulu, yang masih dalam program penataan kawasan kumuh,” jelasnya.

Rizal menjelaskan dari 14 lahan milik PT Inhutani 6 hektare lahan yang ditinggali masyarakat masih berstatus lahan Inhutani. Sementara  8 Hektare lahan sudah dibebaskan.

Dalam kegiatan rapat dengar pendapat (RDP), anggota Komisi III DPRD Kota Balikpapan Sukri Wahid meminta agar pemerintah daerah segera menyelesaikan masalah status lahan yang akan dikerjakan untuk proyek pembangunan IPAL Komunal Baru Ulu.

“Kami ingin status lahannya segera diselesaikan agar dapat dilanjutkan proyek ini,” jelas Sukri.

Menurut Sukri, proyek ini tidak dapat dilanjutkan untuk dilakukan studi kelayakan apabila status lahan yang akan dipergunakan masih berstatus milik PT Inhutani.

Kepala Unit PT Inhutani 1 Kota Balikpapan Agus Beniarto Prasojo menyatakan siap mendukung program pemerintah daerah untuk membebaskan lahan yang akan dipergunakan untuk pembangunan IPAL Komunal Baru Ulu.

“Pada dasarnya kami mendukung program pemerintah, tapi kami inikan BUMN jadi harus push dulu ke kementerian BUMN. Sebenarnya tidak masalah,” terangnya.

Namun sebagai perusahaan BUMN, berdasarkan aturan yang berlaku, pihaknya dilarang untuk menghibahkan aset milik perusahaan, sehingga pembebasannya harus melalui proses ganti rugi.

“Tidak bisa hibah, harus ada proses ganti rugi. Namun kami tidak komersil, harga ganti rugi menyesuaikan kesepakatan dengan masyarakat,” tutur Agus.